Kuala Lumpur (Outsides) – Pemerintah Malaysia dan Bangladesh sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam sektor migrasi tenaga kerja dengan menekankan sistem yang lebih transparan dan berintegritas.
Pertemuan tingkat tinggi bahas migrasi tenaga kerja
Dilaporkan Bernama, kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Bangladesh yang dipimpin Menteri Kesejahteraan Perantau dan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ariful Haque Choudhury, dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Putrajaya.
Dalam pertemuan itu, kedua negara menekankan pentingnya sistem migrasi tenaga kerja yang aman, tertib, dan legal, sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam proses perekrutan pekerja.
Dorong sistem rekrutmen transparan dan adil
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia R. Ramanan menyebutkan, kedua pihak sepakat mempercepat pembukaan kembali pasar tenaga kerja bagi pekerja Bangladesh sesuai kebutuhan sektor di Malaysia.
Selain itu, sistem rekrutmen akan diarahkan lebih transparan dan etis, termasuk dengan mengurangi peran perantara dan menekan biaya perekrutan.
Pemanfaatan teknologi dan prinsip ILO
Malaysia juga memperkenalkan inisiatif penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dalam proses rekrutmen guna mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.
Dalam skema tersebut, biaya perekrutan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja sesuai prinsip “Employer Pays” dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Bahas isu hukum dan perdagangan manusia
Kedua negara turut membahas persoalan hukum dan kekhawatiran terkait praktik perdagangan manusia dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Keduanya menegaskan pentingnya penegakan hukum, transparansi proses peradilan, serta menjaga reputasi internasional masing-masing negara.
Kerja sama pelatihan dan peningkatan keterampilan
Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan, sertifikasi, serta pertukaran informasi guna meningkatkan kecocokan antara kebutuhan industri dan tenaga kerja.
Pertemuan lanjutan direncanakan akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi berbagai kesepakatan berjalan efektif.
