Di tengah masa revolusi kemerdekaan, wilayah timur nusantara pernah memiliki entitas politik sendiri bernama Negara Indonesia Timur. Pembentukannya tidak terlepas dari strategi Belanda yang berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui sistem negara federal.
Gagasan pendirian NIT lahir dari Konferensi Malino pada 16–25 Juli 1946 yang dipimpin Gubernur Letnan Jenderal H. J. van Mook. Dalam forum ini, Belanda mengundang wakil dari Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, dan Papua Barat untuk membicarakan pembentukan negara bagian di wilayah timur.
Kesepakatan dilanjutkan melalui Muktamar Denpasar pada 18–24 Desember 1946, yang menetapkan pembentukan NIT secara resmi pada 24 Desember tahun itu. Tiga hari kemudian, nama “Negara Indonesia Timur” dipakai secara formal.
Hasil sidang Muktamar Kabinet Pembangunan Negara Indonesia Timur buatan Belanda tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, yaitu:
- Pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai lanjutan cita- cita Muktamar Malino dan persetujuan Linggarjati.
- Pemilihan Kepala Negara (Presiden) yaiut terpilih PJM Tjokorde Gde Rake Soekawati
- Semua utusan rakyat Indonesia Timur yang hadir dalam Muktamar Denpasar itu, berjumlah 70 orang (55 terpilih oleh rakyat dan 15 diangkat) telah ditetapkan oleh sidang Muktamar untuk menjadi anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sementara untuk Indonesia Timur.
- Sebagai Ketua Parlemen Sementara yang kalau perlu bisa mewakili Kepala Negara, terpilih P.J.M. Mr. Tadjoeddin Noor.
- Pelantikan Kepala Negara, Ketua Parlemen dan anggotanya sekalian dengan sumpah, terjadi dalam sidang Muktamar Denpasar pada tanggal 24 Desember 1946.
- Oleh PJM. Presiden, telah ditunjuk PJM. Nadjamoedin Daeng Maléwa sebagai Perdana Menteri, pembentuk kabinet (pemerintah).
- Oleh PJM. Nadjamoedin Daeng Malewa telah dibentuk suatu Kabinet Pembangunan yang tersusun sebagai berikut:
-
- Perdana Menteri: Nadjamoedin Daeng Maléwa
- Menteri Kemakmuran: Nadiamoedin Daeng Maléwa
- Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agoeng Gde Agoeng
- Menteri Kehakiman: Mr. Tiia Kok Tjiang
- Menteri Keuangan: M. Hamelink
- Menteri Pengajaran: Katoppo
- Menteri Kesehatan: dr. S. J. Warouw
- Menteri Lalu lintas dan Pengairan: E. D. Dengah
- Menteri Urusan Sosial: Kapitein J. Tahija
- Menteri Penerangan: G. R. Pantsuw
- Pelantikan kabinet dan para menteri ini dilakoekan pada tanggal 13 Januari 47 di Jakarta, dengan dihadiri oleh seluruh pembesar tinggi pemerintah Belanda di Indonesia.
- Sebagai Ibu Negeri dari Negara Indonesia Timoer, ialah Makassar.
Sistem pemerintahan NIT berbentuk parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara yang membentuk kabinet dan mengatur lembaga legislatif. Tjokorda Gde Raka Soekawati, bangsawan asal Bali, terpilih menjadi presiden dan menjabat sejak kelahiran NIT hingga integrasinya dengan NKRI pada 17 Agustus 1950. Dalam periode tersebut, beberapa kabinet memimpin secara bergantian, antara lain di bawah Nadjamoedi Daeng Malewa dan Ide Anak Agung Gde Agung.
Belanda memposisikan NIT sebagai instrumen federalisme untuk mengimbangi pengaruh Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Konsep ini memungkinkan setiap negara bagian memiliki otonomi, tetapi tetap berada dalam kerangka pemerintahan pusat yang memberi ruang bagi campur tangan Belanda. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya mereka setelah perundingan Hoge Veluwe gagal mencapai kesepakatan mengenai kedaulatan RI.
Memasuki 1950, situasi politik di NIT memanas. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada April 1950 yang memprotes integrasi dengan NKRI. Meski pemerintah pusat menyatakan NIT tidak terlibat langsung, peristiwa ini memperlihatkan adanya resistensi di lapangan. Di sisi lain, gerakan pro-NKRI semakin kuat dan mendorong penghapusan sistem federal.
Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, NIT dibubarkan dan secara resmi menjadi bagian dari NKRI. Namun proses penyatuan itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah konflik masih terjadi, termasuk pemberontakan RMS di Maluku Selatan dan operasi militer di beberapa daerah seperti Pulau Buru.
Kisah NIT memberikan gambaran penting tentang masa transisi dari kekuasaan kolonial menuju kedaulatan penuh. Hal ini menjadi contoh bagaimana politik federal dipakai sebagai alat oleh Belanda, sekaligus menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mempersatukan wilayahnya di awal kemerdekaan.
