Pulau Sebatik adalah sebuah nama yang mungkin tidak sepopuler destinasi wisata atau kota-kota besar di Kalimantan. Namun di peta, pulau ini punya posisi yang sangat menentukan. Garis perbatasan Indonesia–Malaysia membelahnya menjadi dua, dengan Sebatik Selatan milik Indonesia dan Sebatik Utara milik Malaysia. Kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua sisi berjalan berdampingan, seakan batas hanya garis imajiner di tanah. Tapi bagi negara, batas adalah identitas, kedaulatan, sekaligus tantangan. Karena itulah keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik menjadi penting, baik secara simbol maupun fungsi.
Sejak lama Sebatik dikenal sebagai pulau serumpun. Warga di sisi Indonesia dan Malaysia sering berinteraksi tanpa banyak sekat. Pasar Tawau di Sabah menjadi tujuan belanja favorit bagi orang Sebatik, bahkan lebih dekat dan lebih mudah dijangkau ketimbang Nunukan, apalagi Tarakan. Sebaliknya, banyak juga warga Malaysia yang bergantung pada hasil bumi dari Sebatik Selatan, terutama perikanan dan perkebunan. Pola lintas batas ini sudah berlangsung puluhan tahun dan membentuk ekosistem sosial ekonomi yang cair. Namun bagi pemerintah pusat, keadaan ini menimbulkan kerentanan. Ketergantungan pada Malaysia dianggap bisa mengikis rasa kebangsaan, sementara aktivitas lintas batas yang tidak terdata membuat arus barang dan orang rawan disalahgunakan.
Berdasakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Sebatik termasuk di dalamnya. Inpres ini menandai niat pemerintah untuk menghadirkan negara lebih nyata di perbatasan. Pembangunan PLBN bukan hanya soal pos pemeriksaan imigrasi atau bea cukai, melainkan juga upaya membangun kawasan baru yang bisa menyeimbangkan ketertinggalan dengan pusat. Kementerian PUPR kemudian ditugaskan untuk menyiapkan desain dan pembangunan fisik, sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berperan mengoordinasikan program pembangunan lintas sektor.
Pembangunan PLBN Sebatik dimulai pada 2020, di tengah pandemi Covid-19. Situasi itu membuat banyak hal melambat, baik dari segi tenaga kerja maupun suplai material. Namun pemerintah menekankan bahwa proyek ini harus tetap berjalan karena menyangkut kedaulatan negara. Dengan anggaran sekitar Rp 248 miliar, rancangan PLBN Sebatik didesain modern dengan sentuhan arsitektur Kalimantan. Bangunannya dibuat berlantai dua, dilengkapi area Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS), serta taman dan roof garden yang mengusung konsep ramah lingkungan. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya memberi kesan megah, tetapi juga menjadi ruang publik yang dapat dinikmati warga sekitar.
Memasuki 2023, konstruksi mulai terlihat nyata. Jalan Lingkar Sebatik yang sudah lebih dulu dibangun menjadi akses utama ke lokasi PLBN. Warga menyaksikan perlahan bagaimana kawasan perbatasan yang dulunya berupa lahan biasa kini berubah dengan gedung bercat putih dan merah, ditandai tiang bendera menjulang di depan halaman luas. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol baru, tanda bahwa negara akhirnya benar-benar hadir. Meski begitu, mereka juga sadar bahwa simbol tidak serta-merta menjawab kebutuhan harian.
Peresmian PLBN Sebatik berlangsung pada 2 Oktober 2024 secara virtual dari Jakarta, bersamaan dengan peresmian enam PLBN lain di Kalimantan dan Nusa Tenggara. Momen itu disambut dengan upacara pengibaran Merah Putih di halaman PLBN, diiringi tarian daerah. Para pelajar dan masyarakat hadir dengan rasa bangga. Peresmian ini menjadi momentum bersejarah karena Sebatik kini punya gerbang resmi yang diakui negara. Namun di balik upacara, banyak harapan menggantung.
Secara demografi, data BPS 2024 mencatat populasi Sebatik Indonesia sekitar 52.500 jiwa dengan kepadatan 213 jiwa per km². Sebatik Malaysia diperkirakan dihuni sekitar 25 ribu jiwa. Jumlah yang besar di sisi Indonesia ini menandakan betapa pentingnya akses fasilitas publik yang memadai. Namun faktanya, banyak kebutuhan dasar masih terbatas. Listrik belum stabil, layanan kesehatan masih bergantung pada puskesmas dengan keterbatasan tenaga medis, dan sekolah menengah seringkali tidak memiliki fasilitas lengkap. PLBN yang megah berdiri di tengah kenyataan sosial yang masih penuh tantangan.
Dalam kehidupan sehari-hari, warga Sebatik tetap akrab dengan Malaysia. Pasar Tawau tetap menjadi rujukan utama untuk kebutuhan pokok, dari beras, gula, hingga kebutuhan rumah tangga. Jarak yang hanya beberapa jam dengan perahu motor membuat distribusi lebih cepat ketimbang menunggu kapal dari Tarakan atau Nunukan. Warga menyadari bahwa keberadaan PLBN bisa menjadi jembatan untuk mengubah pola ini. Jika jalur logistik resmi dibuka dan distribusi dipermudah, ketergantungan pada Tawau bisa berkurang. Namun itu membutuhkan koordinasi lintas negara, infrastruktur pelabuhan yang baik, dan sistem distribusi barang dari pusat ke Sebatik yang lebih efisien.
Sebatik sendiri memiliki potensi ekonomi yang besar. Dari hasil bumi, perkebunan kakao dan kelapa sawit berkembang, sementara lautnya kaya ikan. PLBN diharapkan bisa membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah menargetkan kawasan PLBN dapat menjadi pusat ekonomi perbatasan dengan membangun pasar, gudang logistik, serta fasilitas usaha kecil menengah. Namun implementasinya masih butuh waktu. Banyak pedagang kecil mengaku belum merasakan dampak langsung, meski optimisme tetap ada bahwa seiring waktu PLBN akan membuka jalan baru.
Sejarah pembangunan PLBN Sebatik sejak 2019 menjadi pelajaran bahwa pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik. Di balik gedung yang berdiri, ada proses panjang yang melibatkan kebijakan, anggaran, dan harapan masyarakat. Dari Inpres 2019, tahap konstruksi di masa pandemi, hingga peresmian 2024, perjalanan ini menunjukkan betapa perbatasan kini tidak lagi dianggap halaman belakang, melainkan beranda depan. Namun perjalanan belum selesai.
Warga Sebatik kini hidup dengan harapan. Mereka melihat bendera di PLBN sebagai tanda kebanggaan, tetapi juga menunggu bukti bahwa negara hadir dengan layanan nyata. Jalan aspal yang menghubungkan kampung-kampung perlu diperluas, listrik perlu stabil, sekolah harus lebih baik, dan akses kesehatan mesti memadai. Mereka ingin agar PLBN bukan hanya simbol kebanggaan, melainkan juga titik awal perubahan sosial ekonomi yang konkret.
Belum berfungi
Meski sudah diresmikan penggunaannya, namun hingga kini PBLN Sebatik belum difungsikan. Bangunan modern dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah itu seakan menjadi monumen kebijakan yang tertunda.
Alasan mengapa belum beroperasi bukan terletak pada kesiapan infrastruktur. Masalah utamanya terletak pada hal lebih mendasar, yaitu  batas negara di laut antara Sebatik dan Tawau belum selesai disepakati kedua belah pihak. Tanpa kejelasan garis pemisah itu, Malaysia belum membuka akses perlintasan resmi dari wilayahnya, sehingga keberadaan PLBN di sisi Indonesia tidak memiliki mitra lintas di seberang.
Selain itu, PLBN Sebatik belum tercantum dalam Border Crossing Agreement (BCA) terbaru antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada 2023. Perjanjian itu hanya mengatur beberapa jalur resmi lain di Kalimantan, sementara Sebatik absen dari daftar. Akibatnya, meski bangunan sudah ada, PLBN Sebatik belum punya dasar hukum untuk dipakai sebagai pintu keluar-masuk antarnegara.
Keterlambatan ini membawa dampak langsung bagi masyarakat Sebatik. Aktivitas perdagangan dan mobilitas orang masih berlangsung melalui jalur tidak resmi, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan retribusi, sementara masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian hukum. Banyak pihak lokal menilai ketidakjelasan ini sebagai bentuk ketidakhadiran negara, bahkan ada yang menyebut pembangunan PLBN tanpa fungsi sebagai pemborosan.
Pemerintah pusat menyadari persoalan ini. Kantor Staf Presiden bersama pemerintah Kalimantan Utara mencoba mendorong percepatan agar PLBN benar-benar bisa beroperasi, termasuk dengan opsi penguatan regulasi melalui peraturan presiden. Namun, kuncinya tetap ada pada meja perundingan dengan Malaysia. Tanpa kesepakatan bersama, pintu yang telah dibangun di Sebatik akan terus terkunci.
Bagi warga perbatasan, PLBN Sebatik bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga simbol kehadiran negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Selama pos lintas itu belum difungsikan, kehidupan di garis depan republik ini masih berjalan dengan rasa menunggu: menunggu pemerintah menyelesaikan diplomasi, menunggu kejelasan hukum, dan menunggu saat ketika pintu resmi itu akhirnya benar-benar dibuka.
