Peristiwa Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari 1974 adalah salah satu titik balik penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia di masa Orde Baru. Peristiwa ini cermin dari ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah lama menumpuk. Aksi demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada awalnya hanya ingin menunjukkan sikap kritis terhadap arah pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun, dalam hitungan jam, protes yang direncanakan berlangsung damai itu berubah menjadi huru-hara besar dengan kerusakan meluas, korban jiwa, dan dampak politik yang mengguncang tatanan kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Latar belakang dari peristiwa ini dapat ditelusuri ke dinamika pembangunan ekonomi Indonesia pada awal 1970-an. Pemerintah Orde Baru, yang baru berusia beberapa tahun setelah menggantikan rezim Demokrasi Terpimpin, menjadikan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkannya, Soeharto membuka keran investasi asing secara besar-besaran. Jepang, yang pada masa itu sedang bangkit sebagai kekuatan ekonomi Asia, menjadi salah satu mitra utama. Perusahaan-perusahaan Jepang masuk dengan cepat ke berbagai sektor, mulai dari industri otomotif, elektronik, hingga tekstil. Namun, kehadiran investasi asing ini menimbulkan persoalan. Di satu sisi, pembangunan memang bergerak, lapangan kerja tercipta, dan infrastruktur mulai tumbuh. Akan tetapi, di sisi lain, mahasiswa dan kelompok kritis melihat adanya ketimpangan yang semakin melebar. Mereka menilai bahwa investasi asing lebih banyak menguntungkan segelintir elit politik dan birokrat, sementara rakyat kecil tetap terpinggirkan.
Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, ke Indonesia pada pertengahan Januari 1974 menjadi pemicu dari segala keresahan yang sudah lama menumpuk itu. Bagi mahasiswa, kunjungan ini bukan sekadar agenda diplomasi, melainkan simbol semakin dominannya modal asing dalam pembangunan nasional. Sehari sebelum Tanaka tiba di Jakarta, mahasiswa sudah melakukan aksi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mereka ingin menyampaikan aspirasi langsung, tetapi aparat keamanan menghadang dan melarang mereka mendekat. Kekecewaan itu tidak menyurutkan semangat, justru membuat aksi pada tanggal 15 Januari semakin besar.
Pada pagi hari 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak ke jalan. Mereka berasal dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, dan sejumlah perguruan tinggi lain. Sosok Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, menjadi figur sentral dalam aksi itu. Hariman dikenal sebagai mahasiswa yang kritis, berani, dan memiliki pengaruh besar di kalangan aktivis. Selain Hariman, ada pula tokoh-tokoh mahasiswa lain seperti Salim Hutabarat, Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), Marsillam Simanjuntak, Gurmilang Kartasasmita, dan beberapa nama lain yang terlibat dalam jaringan Dewan Mahasiswa. Mereka adalah generasi muda yang tumbuh dengan idealisme tinggi, yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pembangunan agar tidak salah arah.
Awalnya, aksi mahasiswa itu berjalan tertib. Mereka berorasi, membentangkan spanduk, dan menyerukan agar pemerintah menghentikan ketergantungan berlebihan pada modal asing. Tuntutan yang mereka suarakan tidak hanya soal investasi, tetapi juga mengenai pembubaran lembaga Aspri (Asisten Pribadi Presiden), yang dianggap sebagai sumber penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, dan beberapa orang dekat Soeharto lainnya, dicurigai menggunakan kedekatan mereka untuk mengatur proyek-proyek besar demi kepentingan pribadi dan kroni. Bagi mahasiswa, Aspri adalah simbol korupsi dan kolusi dalam pemerintahan Orde Baru.
Namun, yang terjadi di lapangan pada siang hari berbeda dari yang direncanakan. Di tengah aksi damai mahasiswa, muncul kelompok massa yang tidak dikenal. Mereka bukan bagian dari barisan mahasiswa, melainkan massa liar yang kemudian memprovokasi kerusuhan. Tidak jelas siapa yang menggerakkan mereka, tetapi kehadiran massa ini mengubah situasi dengan cepat. Teriakan dan orasi mahasiswa berubah menjadi kekacauan, ketika massa liar mulai merusak dan membakar mobil-mobil di sekitar Senen, Glodok, dan Blok M. Sebagian besar mobil yang dibakar adalah buatan Jepang, simbol kebencian terhadap modal asing yang dianggap merajalela.
Kerusuhan itu segera menjalar. Pertokoan dirusak, barang-barang dijarah, dan api berkobar di beberapa titik strategis Jakarta. Dalam sekejap, ibukota negara berubah menjadi kota mencekam. Aparat keamanan tampak kewalahan mengendalikan situasi. Sejumlah saksi mata mengingat bagaimana mahasiswa sendiri berusaha menenangkan massa, tetapi tidak mampu lagi mengontrol. Bagi banyak orang, ini adalah titik di mana aksi moral mahasiswa yang tulus bercampur dengan amarah sosial rakyat yang terpendam, sehingga meledak menjadi huru-hara besar.
Kerusuhan berlanjut hingga 16 Januari 1974. Korban pun berjatuhan. Catatan resmi menyebutkan 11 orang meninggal dunia dan 137 orang luka-luka. Ratusan orang ditangkap, baik mahasiswa maupun mereka yang dianggap provokator. Kerugian materi juga sangat besar. Tercatat 807 mobil dan 187 sepeda motor terbakar, 144 bangunan mengalami kerusakan, dan sekitar 160 kilogram emas hilang akibat penjarahan. Angka-angka ini menunjukkan betapa besar dampak dari kerusuhan yang berlangsung hanya dalam hitungan dua hari itu.
Bagi pemerintah Orde Baru, Malari adalah pukulan telak. Soeharto yang selama ini dikenal sangat kuat, mendapati bahwa fondasi kekuasaannya ternyata rapuh di hadapan gejolak sosial. Pemerintah segera melakukan langkah politik. Panglima KOPKAMTIB, Jenderal Soemitro, yang saat itu dianggap bertanggung jawab atas keamanan, dicopot dari jabatannya. Soemitro sebenarnya dikenal cukup dekat dengan kalangan mahasiswa, dan posisinya sering disebut-sebut sebagai pesaing politik internal terhadap kelompok Aspri. Malari akhirnya menjadi momen politik yang memperlihatkan pertarungan kekuasaan di lingkar dalam Orde Baru. Soemitro jatuh, sementara Aspri ikut dibubarkan sesuai tuntutan mahasiswa, meskipun langkah itu tidak benar-benar mengurangi praktik kroniisme di sekitar Presiden.
Tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat, termasuk Hariman Siregar, kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Hariman sendiri dijatuhi hukuman enam tahun penjara, meskipun kemudian dibebaskan lebih cepat. Penangkapan ini menjadi simbol bahwa pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menindak keras gerakan mahasiswa, meskipun di satu sisi beberapa tuntutan mereka diakomodasi. Dalam catatan sejarah, Hariman Siregar tetap dikenang sebagai ikon mahasiswa kritis yang berani melawan arus kekuasaan, bersama nama-nama lain yang tak kalah penting seperti Marsillam Simanjuntak yang kelak menjadi tokoh penting dalam pemerintahan pasca-Reformasi.
Malari juga menimbulkan dampak psikologis yang besar bagi gerakan mahasiswa Indonesia. Sebelum peristiwa ini, mahasiswa relatif memiliki ruang untuk menyuarakan kritik, meskipun terbatas. Setelah Malari, pemerintah memperketat pengawasan terhadap kampus. Dewan Mahasiswa dibubarkan, dan aktivitas politik mahasiswa ditekan. Orde Baru belajar dari Malari bahwa mahasiswa bisa menjadi kekuatan yang mengancam stabilitas politik, sehingga ruang gerak mereka harus dikendalikan. Bagi banyak sejarawan, Malari menandai berakhirnya era kebebasan relatif mahasiswa di awal Orde Baru, digantikan oleh kontrol ketat hingga menjelang Reformasi 1998.
Dari perspektif yang lebih luas, Malari bukan hanya soal mahasiswa dan kerusuhan di Jakarta. Ia mencerminkan dilema pembangunan di negara berkembang: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan investasi asing dengan kepentingan nasional, bagaimana mencegah agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh elit, dan bagaimana mengelola aspirasi rakyat yang menuntut keadilan sosial. Malari juga menjadi pelajaran bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari legitimasi politik dan rasa keadilan sosial.
Kini, lebih dari lima dekade setelah peristiwa itu, Malari tetap menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah bangsa. Ia dikenang bukan sekadar sebagai kerusuhan, tetapi sebagai suara peringatan dari generasi muda yang berani melawan dominasi kekuasaan. Nama-nama seperti Hariman Siregar, Salim Hutabarat, Marsillam Simanjuntak, Gurmilang Kartasasmita, hingga Bambang Sulistomo, tetap melekat dalam ingatan sejarah sebagai bagian dari generasi mahasiswa yang berani berkata tidak terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Sejarah mencatat, meskipun Malari berhasil ditekan dengan tangan besi, semangat kritis mahasiswa tidak pernah benar-benar mati. Api yang dinyalakan pada 15 Januari 1974 itu, pada akhirnya terus menyala di bawah permukaan, hingga meledak lagi pada 1998 dan mengakhiri Orde Baru itu sendiri. Dengan demikian, Malari adalah bagian dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia, sebuah babak yang menunjukkan bagaimana suara mahasiswa bisa mengguncang kekuasaan dan meninggalkan jejak mendalam dalam perjalanan bangsa.
