Jakarta (Outsiders) – Sektor pariwisata Indonesia mencatat pertumbuhan positif pada semester I 2025. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut kinerja ini menjadi sinyal kuat bahwa program pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari–Juni 2025 mencapai 7,05 juta atau tumbuh 9,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibanding perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri yang tercatat 4,57 juta atau tumbuh 3,25 persen. Dengan demikian, sektor pariwisata mencatat surplus ekspor jasa sebesar 2,48 juta perjalanan.
“Tren positif ini didukung sinergi lintas kementerian dan lembaga. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di atas perjalanan wisatawan nasional dan berkontribusi positif terhadap devisa negara,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti dalam laporan bulanan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Sepanjang Juni 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 1,42 juta atau naik 18,20 persen. Perjalanan wisatawan nusantara juga meningkat menjadi 105,12 juta, tumbuh 25,93 persen secara tahunan.
Widiyanti menyebut sektor pariwisata turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,05 persen. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus, mulai dari potongan tarif transportasi hingga bantuan sosial, guna memperkuat daya beli masyarakat.
Selain itu, Kementerian Pariwisata mendukung implementasi program Koperasi Merah Putih di desa wisata sebagai pilar ekonomi berbasis komunitas. Proyek percontohan akan dimulai di 80 desa wisata dengan target menjangkau lebih dari 6.000 desa.
Meski kinerja pariwisata membaik, okupansi hotel bintang turun 3,54 poin persentase pada semester I 2025. Penurunan ini diduga akibat pergeseran minat wisatawan ke akomodasi alternatif seperti vila. Namun jumlah kamar hotel terisi justru naik 11,53 persen.
“Kami menghargai tumbuhnya usaha akomodasi alternatif, tetapi harus sesuai regulasi dan standar usaha agar adil bagi pelaku pariwisata lainnya serta memberikan perlindungan bagi konsumen,” ujar Widiyanti.
