Jakarta (Outsiders) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat pengelolaannya, mulai dari penutupan sementara SPPG bermasalah hingga kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak.
Pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius dan instruksi teknis agar program yang ditujukan bagi anak-anak ini berjalan dengan standar keamanan dan kualitas tinggi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menekankan kedisiplinan prosedur, terutama dalam aspek kebersihan. “Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai rapat terbatas yang dipimpin presiden di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola MBG. Menurutnya, keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Adapun langkah penguatan yang disampaikan Menko Pangan antara lain: Menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi menyeluruh, termasuk disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak, Sterilisasi seluruh alat makan di setiap SPPG, Perbaikan proses sanitasi, terutama kualitas air dan pengelolaan limbah.
Kemudian, langkah strategis lainnya, harus Kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan hanya administratif. Optimalisasi peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah untuk pemantauan rutin dan berkala serta keterlibatan aktif kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses perbaikan.
“Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tandas Menko Pangan.
