Pekanbaru (Outsiders) – Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi terjadi mulai Juni 2026 dengan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah rawan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Riau, Ronny Bowo Laksono, menjelaskan bahwa langkah turun ke lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi riil di daerah dapat terdeteksi lebih cepat.
“BMKG memprediksi El Nino akan terjadi mulai Juni 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan kering,” ujarnya.
Pemantauan langsung dinilai penting karena kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan data awal, sehingga diperlukan verifikasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
Fokus Wilayah Rawan Kekeringan
Dalam pemantauan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, serta kawasan pesisir lainnya.
“Untuk mengantisipasi kekeringan El Nino ini, kita turun ke daerah dan memonitor wilayah rawan seperti Meranti, Inhil, dan daerah pesisir lainnya,” jelasnya.
Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kekurangan air sejak dini agar dampaknya tidak meluas.
Penyuluh Diterjunkan Perkuat Pengawasan
Selain pemantauan langsung oleh dinas terkait, tim penyuluh juga diterjunkan untuk memastikan kondisi di lapangan tetap terpantau secara berkelanjutan.
“Kita juga menurunkan tim penyuluh untuk memantau kondisi di lapangan,” katanya.
Kehadiran penyuluh diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan laporan cepat terkait kondisi kekeringan.
Antisipasi Kekurangan Air dan Koordinasi Lintas Sektor
Jika ditemukan potensi kekurangan air, Pemprov Riau telah menyiapkan langkah penanganan, mulai dari distribusi air hingga pemanfaatan sumber air alternatif seperti sumur pompa.
“Kalau dikhawatirkan terjadi kekurangan air, kita siapkan distribusi air dan memberdayakan sumur-sumur pompa,” ungkapnya.
Upaya ini juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti BPBD dan dinas pekerjaan umum guna memastikan penanganan berjalan optimal.
“Kita juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan PU untuk langkah antisipasi kekeringan,” tutupnya.
