Jakarta (Outsiders) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menginisiasi forum penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN KP) untuk lingkup infrastruktur pemerintahan tahun 2025–2029, yang digelar di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah di wilayah perbatasan negara. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. Bakri Siddiq, serta menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ichlasul Amal Atmaja.
Peserta forum terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan BNPP RI yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan program infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan.
Sinkronisasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Dalam sambutannya, Dr. Bakri menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor antara BNPP dan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur di perbatasan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Rencana induk ini akan menjadi panduan strategis pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan. Sinergi antarlembaga sangat krusial agar program yang diusulkan tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Bakri.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa program prioritas telah dikonfirmasi untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, di antaranya pembangunan satu unit sarana dan prasarana (sarpras) pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar.
GISA dan Program Prioritas Lainnya
Forum ini turut membahas pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang akan menjangkau 15 provinsi/kabupaten/kota secara inklusif. Meskipun tidak secara spesifik ditujukan untuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), program ini tetap diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola kependudukan secara nasional.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh pengentasan kemiskinan dan penentuan lokasi pembangunan sarpras oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan lebih lanjut.
“Kami memastikan bahwa setiap program yang diusulkan dalam rencana induk 2025–2029 relevan dengan tantangan masyarakat perbatasan dan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar,” tutur Dr. Bakri.
Mewujudkan Perbatasan yang Inklusif dan Berdaya Saing
BNPP RI menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pembangunan yang terencana dan berdampak, khususnya dalam penyediaan layanan pemerintahan di kawasan perbatasan.
Langkah ini juga menjadi pijakan awal menuju transformasi kawasan perbatasan yang tidak hanya sebagai batas negara secara geografis, tetapi juga sebagai beranda depan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan perencanaan yang matang, BNPP berharap pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal dan memperkuat integrasi nasional dari pinggiran.
