Jakarta (Outsiders) — Dalam upaya mengejar sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat Pemutakhiran Instrumen Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta.
Rapat ini bertujuan memperbarui instrumen IPKP sebagai tolok ukur strategis keberhasilan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP). Kehadiran IPKP menjadi penting karena mencerminkan sejauh mana negara hadir dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Target IPKP dan Tantangannya
Pelaksana harian (Plh) Deputi Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Indra Purnama, menyampaikan bahwa target IPKP nasional untuk 2025 ditetapkan sebesar 0,68, sementara indikator infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditargetkan pada angka 0,58.
“IPKP menjadi alat ukur utama untuk menilai pencapaian pembangunan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, instrumen pengukuran harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujar Indra di Jakarta, Selasa (17/06/2025).
Namun, meski indikator sudah ditetapkan, data menunjukkan bahwa masih banyak kecamatan perbatasan yang belum sepenuhnya terlayani infrastruktur dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pasar rakyat.
Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen mengungkap fakta mencolok:
- PAUD: Dari 204 KPP, 17 kecamatan belum memiliki satuan PAUD, mayoritas berada di Papua dan Kalimantan Utara.
- SD: Seluruh kecamatan perbatasan telah memiliki setidaknya satu SD.
- SMP: 7 kecamatan masih nihil satuan pendidikan setingkat SMP, berpotensi meningkatkan angka putus sekolah akibat keterbatasan akses.
- SMA: Meski terdapat 518 SMA di KPP, 4 kabupaten/kota tercatat belum memiliki SMA sederajat di kecamatan perbatasannya.
- Pendidikan Non-Formal: 3 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat Daya, belum memiliki lembaga pendidikan masyarakat di KPP—padahal pendidikan non-formal vital bagi masyarakat perbatasan yang kesulitan mengakses jalur pendidikan formal.
“Akses pendidikan yang tidak merata berisiko menciptakan kesenjangan jangka panjang. Perlu upaya nyata untuk mempercepat pembangunan pendidikan, terutama jenjang SMP dan SMA,” kata seorang pejabat BNPP yang hadir dalam rapat.
Data dari Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 238 Puskesmas di 204 KPP, namun hanya 82 Puskesmas (34%) yang menyediakan layanan rawat inap. Sisanya hanya melayani perawatan dasar. Sebaran Puskesmas juga menunjukkan tantangan geografis:
- 102 berada di wilayah sangat terpencil
- 55 di wilayah terpencil
- Hanya 29 berada di wilayah perkotaan
Kondisi ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan memadai masih menjadi kemewahan di sebagian besar KPP.
Hal lain, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 116 dari 204 KPP yang memiliki pasar rakyat, dengan total 225 unit pasar. Mirisnya, 88 kecamatan perbatasan belum memiliki akses terhadap pasar rakyat yang layak. Dari pasar yang ada, hanya 118 yang dikelola secara resmi, sementara sisanya belum memiliki pengelola yang jelas. Ketimpangan ini menjadi cermin bahwa penguatan ekonomi lokal di perbatasan belum sepenuhnya mendapat perhatian optimal.
Rapat pemutakhiran IPKP ini membuka ruang diskusi dan evaluasi mendalam tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya di tapal batas negeri.
Harapannya, melalui IPKP yang terbarukan, pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan lebih presisi, berbasis data dan kebutuhan nyata. Bukan hanya mengejar angka, tapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat perbatasan.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang Indonesia. Justru dari sanalah wajah bangsa dipandang oleh tetangga,” pungkas Indra.
Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, Indonesia bisa membalikkan ketimpangan menjadi keberdayaan—mewujudkan perbatasan yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing.
18
