Komisi X DPR RI: Anggaran Kepemudaan Didominasi Belanja Olahraga

Sekitar 90 persen anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga terserap untuk sektor olahraga, sementara porsi kepemudaan dinilai belum mendapatkan perhatian memadai. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Foto: HAL/Mahendra

Semarang (Outisders) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menilai alokasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga masih belum berpihak pada pengembangan kepemudaan. Hal itu tercermin dari sekitar 90 persen anggaran kementerian tersebut  terserap untuk sektor olahraga.

Pernyataan itu disampaikan My Esti saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Ia menyebutkan total anggaran Kemenpora pada tahun ini sekitar Rp1,1 triliun.

“Sekitar 90 persen anggaran itu dialokasikan untuk olahraga, termasuk persiapan Asian Games 2027. Artinya, alokasi anggaran untuk kepemudaan masih sangat minim,” ujar My Esti.

Menurutnya, dominasi belanja olahraga tersebut menunjukkan perhatian negara terhadap isu kepemudaan belum memadai, meskipun Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki mandat besar dalam pembinaan generasi muda.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi X DPR RI menerima berbagai aspirasi dari organisasi kepemudaan nasional terkait kesulitan anak muda dalam mengakses pendidikan dan penguatan mental. Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan organisasi seperti PMII, KMI, GMNI, PMKRI, HMI, dan KNPI.

My Esti menilai keterbatasan anggaran kepemudaan berdampak langsung pada terbatasnya program pengembangan kapasitas anak muda. Ia menegaskan, persoalan akses pendidikan masih menjadi keluhan utama, tidak hanya pada jenjang perguruan tinggi, tetapi juga pada pendidikan menengah.

Ia juga menyoroti persoalan kesehatan mental dan kemampuan anak muda menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan tersebut perlu direspons melalui kebijakan kepemudaan yang lebih terfokus dan berkelanjutan.

My Esti menolak pandangan bahwa persoalan kepemudaan dapat dianggap tertangani hanya karena program pemuda tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Ia menegaskan, keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai kementerian tersendiri harus dibuktikan dengan alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk kepemudaan.

Di akhir pernyataannya, My Esti menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mendorong agar kebijakan dan anggaran kepemudaan lebih tepat sasaran serta mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi generasi muda.

Pos terkait