Angka NEET Indonesia Masih 22,25 Persen, DPR Nilai Penanganannya Relatif Lamban

Tingginya angka pemuda NEET yang masih mencapai 22,25 persen dinilai menunjukkan upaya penanganan persoalan kepemudaan di Indonesia belum berjalan optimal. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026). Foto: TRA/Mahendra

Banten (Outsiders) –  (Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai tantangan pembangunan kepemudaan di Indonesia masih cukup besar, salah satunya ditunjukkan oleh tingginya angka pemuda not in education, employment, or training (NEET) yang masih berada di kisaran 22,25 persen.

Hal tersebut disampaikan Himmatul saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kepemudaan.

“Tantangan kepemudaan saat ini masih cukup besar. Karena itu diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar program pemberdayaan pemuda benar-benar berdampak,” ujar Himmatul.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, tingginya angka NEET menunjukkan masih besarnya kelompok pemuda yang belum terhubung secara optimal dengan sistem pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja.

Selain angka NEET, Himmatul juga mengungkapkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda secara nasional masih mengalami peningkatan yang relatif lambat, dari 56,33 persen pada 2023 menjadi 58,33 persen pada 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 53,33 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 54,83 persen pada 2024.

Lain hal, kondisi tersebut memerlukan penguatan tata kelola kebijakan kepemudaan agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Komisi X DPR RI, kata dia, ingin memastikan pelayanan kepemudaan berjalan efektif serta mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian pemuda.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banten Ahmad Syakuni menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki bonus demografi pemuda usia produktif 16 sampai 30 tahun yang berjumlah sekitar 3,3 juta jiwa atau 24 persen dari total penduduk.

Ia menyebutkan, bonus demografi tersebut merupakan energi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah pengangguran serta penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Melalui kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Ahmad Syakuni berharap ada solusi terhadap persoalan ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kesiapan industri dalam menyerap tenaga kerja muda, termasuk regulasi yang memperkuat advokasi pemuda dalam memperoleh peluang kerja.

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ini diterima oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah beserta jajaran. Turut hadir perwakilan KNPI Provinsi Banten, Kwarda Gerakan Pramuka, organisasi kepelajaran, kemahasiswaan dan kepemudaan, wirausaha muda, serta pemuda berprestasi tingkat daerah dan nasional.

Sejumlah anggota Komisi X DPR RI lainnya yang hadir antara lain Puti Guntur Soekarno, Bonnie Triyana, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa, Ashraff Abu, Ali Zamroni, Melly Goeslaw, Ratih Megasari Singkarru, Eva Stevani Rataba, Muhammad Kadafi, Habib Syarief Muhammad, Andi Muawiyah Ramly, Verrel Bramasta, dan Sabam Sinaga.

Pos terkait