Bangkok (Outsiders) – Kelompok oposisi di Thailand mendesak kabinet pemerintah segera menyetujui Rancangan Undang-Undang Udara Bersih atau Clean Air Bill di tengah meningkatnya krisis polusi udara, khususnya partikel halus PM2.5.
Dialporkan Bangkok Post, Desakan tersebut disampaikan sejumlah partai oposisi yang menilai penanganan polusi udara membutuhkan payung hukum yang kuat dan terintegrasi.
Mereka memperingatkan bahwa penundaan pengesahan undang-undang tersebut akan membuat masyarakat terus terpapar udara beracun yang membahayakan kesehatan.
Polusi PM2.5 di Thailand disebut telah berkembang menjadi krisis kesehatan nasional, dengan dampak serius seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga peningkatan risiko kanker.
Oposisi juga menolak berbagai alasan yang digunakan untuk menunda pembahasan RUU tersebut, seperti kekhawatiran tumpang tindih dengan regulasi yang ada maupun potensi beban bagi sektor bisnis.
Menurut mereka, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
Selain itu, oposisi meminta pemerintah mempercepat proses legislasi di parlemen agar Thailand memiliki instrumen hukum yang efektif dalam mengatasi polusi udara secara sistematis.
Mereka juga mendorong adanya mekanisme pengawasan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
RUU Udara Bersih sendiri merupakan regulasi yang dirancang untuk mengatur pengendalian kualitas udara secara menyeluruh, termasuk penetapan tanggung jawab bagi sumber pencemar.
Desakan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak polusi udara yang terus berulang setiap tahun, terutama di wilayah utara Thailand.
Oposisi menegaskan bahwa udara bersih merupakan hak dasar setiap warga negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk segera mewujudkannya melalui kebijakan konkret.
