Batam (Outsiders) – Batam mulai dilirik sebagai salah satu titik strategis pengembangan ekosistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Asia Tenggara. Namun, ambisi menjadikan kawasan ini sebagai hub AI ASEAN menghadapi tantangan besar, mulai dari kesiapan infrastruktur komputasi hingga tata kelola data lintas negara.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/08/2026).
Anggota Panja AI BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai posisi geografis Batam yang strategis di kawasan Asia Tenggara memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam ekonomi digital regional.
Namun, peluang itu tidak otomatis menjadikan Batam sebagai pusat ekosistem AI. Infrastruktur data center harus diikuti kapasitas komputasi tinggi, konektivitas, tata kelola data, sumber daya manusia, serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan industri digital lintas negara.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada. Bagi kami di Panja Artificial Intelligence BKSAP, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata,” ujar Habib saat bertemu jajaran NeutraDC Nxera Batam.
Menurut Habib, pengembangan AI tidak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastruktur digital. Data center menjadi salah satu fondasi utama karena teknologi AI membutuhkan kapasitas penyimpanan dan komputasi yang semakin besar.
Batam dinilai memiliki keunggulan untuk mengambil posisi tersebut karena berada dekat dengan pusat konektivitas dan aktivitas ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. Kondisi itu membuka peluang bagi Batam untuk menjadi lokasi strategis bagi bisnis data center dan layanan digital lintas negara.
Namun, Panja AI melihat ada satu persoalan yang dapat menentukan apakah peluang tersebut benar-benar bisa diwujudkan, yakni kemampuan Indonesia memperoleh akses terhadap teknologi komputasi berkapasitas tinggi.
Habib mempertanyakan hambatan yang masih dihadapi Indonesia untuk memperoleh akses terhadap High-Performance Computing (HPC) dan teknologi AI global.
“Menurut pandangan praktis NeutraDC, kendala utama apa yang dihadapi Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap High-Performance Computing dan teknologi AI global?” tanyanya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pengembangan AI generatif dan berbagai model AI berkapasitas besar membutuhkan infrastruktur komputasi dengan kemampuan sangat tinggi.
Tanpa kapasitas komputasi yang memadai, pembangunan data center berpotensi hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan data, bukan sebagai negara yang mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri.
Panja AI BKSAP DPR RI juga mengaitkan pengembangan Batam dengan dinamika ekonomi digital ASEAN. DPR ingin memastikan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dapat memberikan manfaat konkret bagi posisi Indonesia, khususnya Batam.
“Bagaimana DPR dapat mendorong kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA agar menguntungkan posisi daya saing Batam?” kata Habib.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital lintas negara membutuhkan aturan yang jelas mengenai pertukaran data, standar teknis, keamanan informasi dan tata kelola AI.
Karena itu, Panja AI juga menggali pandangan industri mengenai standar teknis dan harmonisasi etika AI yang perlu dibawa ke forum parlemen ASEAN.
“Isu standar teknis, harmonisasi etika AI, atau Data Governance ASEAN apa yang paling mendesak untuk diangkat DPR dalam resolusi AIPA agar mendukung bisnis data center cross-border?” ujarnya.
Isu tersebut menjadi bagian penting dari diplomasi parlemen karena BKSAP DPR RI terlibat dalam penyusunan resolusi di berbagai forum parlemen regional, termasuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“BKSAP DPR RI rutin memimpin pembuatan draf resolusi pada forum-forum parlemen regional seperti AIPA. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami di BKSAP perlu melakukan beberapa pendalaman dan mendapatkan beberapa masukan dari bapak dan ibu sekalian,” kata Habib.
Selain kepentingan ASEAN, Panja AI menyoroti posisi Indonesia dalam persaingan tata kelola AI global.
Habib menilai negara-negara maju masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pembahasan tata kelola AI internasional. Negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan China dinilai memiliki keunggulan dari sisi teknologi, modal, infrastruktur komputasi dan talenta.
“Dalam forum internasional seperti IPU, G20, dan PBB, tata kelola AI global sering dikuasai oleh narasi negara-negara maju yang cenderung proteksionistik terhadap teknologi komputasi tinggi,” jelasnya.
Situasi tersebut dinilai dapat menciptakan kesenjangan baru antara negara yang memiliki infrastruktur AI dan negara yang hanya menjadi pengguna teknologi.
Indonesia, kata Habib, harus mengambil posisi lebih aktif. Pengembangan AI tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan transformasi digital, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ekonomi dan diplomasi teknologi.
“Prinsip keadilan, transfer teknologi, dan aksesibilitas infrastruktur seperti apa yang harus disuarakan BKSAP DPR RI di forum parlemen dunia agar negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen AI?” ujar Habib.
Bagi Indonesia, Batam memiliki peluang untuk menjadi salah satu pintu masuk menuju ekosistem digital ASEAN. Keberadaan infrastruktur data center dapat menjadi modal awal, tetapi daya saing kawasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun ekosistem yang lebih lengkap.
Mulai dari kapasitas komputasi tinggi, jaringan internet, energi yang andal, keamanan siber, sumber daya manusia, tata kelola data hingga kepastian regulasi.
Jika persoalan tersebut dapat diatasi, Batam tidak hanya berpotensi menjadi lokasi data center, tetapi juga dapat berkembang menjadi simpul penting ekonomi digital dan AI di kawasan.
Panja AI BKSAP DPR RI pun melihat pengalaman Batam sebagai bahan penting untuk dibawa ke forum regional dan internasional. Tujuannya memastikan perkembangan teknologi AI tidak hanya menghasilkan investasi infrastruktur, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai teknologi global.
Dengan persaingan AI yang semakin ketat, pertanyaan bagi Batam bukan lagi sekadar apakah kawasan ini mampu menjadi lokasi data center. Tantangan yang lebih besar adalah apakah Batam mampu naik kelas menjadi salah satu pusat ekosistem AI ASEAN.
