MALUKU (Outsiders) – Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda Akuan dan Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ismawan Harijono, melakukan kunjungan kerja bersama ke Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, bersama tim dari tanggal 11 Juni hingga 15 Juni 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi sarana prasarana pendukung pengamanan pulau-pulau terluar serta meningkatkan koordinasi dengan personil pengamanan di wilayah tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pada Rabu, 12 Juni 2024, diadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait dengan kondisi pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah tersebut.
Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 687 pulau, dengan delapan di antaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang mencakup Pulau Ararkula, Karaweira, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyang, dan Penambulai. Namun, wilayah ini menghadapi berbagai tantangan serius. Tingkat abrasi yang tinggi menjadi salah satu masalah utama yang mengancam kelestarian pulau-pulau ini.
Selain itu, sarana transportasi dan prasarana kesehatan serta Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru masih belum memadai. Kesejahteraan masyarakat di wilayah ini juga masih rendah, serta infrastruktur listrik belum menjangkau seluruh wilayah. Meskipun hampir seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Aru sudah dibangun Base Transceiver Station (BTS), jaringannya masih tidak stabil. Ketersediaan air bersih juga menjadi kendala besar bagi masyarakat setempat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga potensi pengembangan PPKT, khususnya Pulau Enu dan Pulau Karang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari dan perikanan. Namun, jarak yang jauh menjadi kendala terbesar dalam pengembangan kedua pulau tersebut.
“Kami menekankan bahwa PPKT yang tidak berpenduduk harus difokuskan pada aspek pertahanan dan keamanan (hankam) serta pelestarian lingkungan hidup. Sementara itu, PPKT yang berpenduduk harus menjadi bagian dari pembangunan kecamatan lokpri (lokasi prioritas),” kata Ismawan Harijono.
Sementara itu, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda Akuan, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pertahanan dan keamanan di PPKT melalui pelaksanaan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar (Pamputer). Hingga tahun 2024, operasi ini telah digelar di 28 PPKT baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk.
“Pengamanan PPKT juga dilakukan melalui sertifikasi penetapan kawasan hutan dan penanganan khusus. Saat ini, terdapat 25 PPKT yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dan 82 PPKT yang telah memiliki sertifikat. Namun, ada empat PPKT yang tidak masuk kawasan hutan dan belum bersertifikat, yaitu Pulau Rondo, Pulau Salaut Besar, Pulau Mega, dan Pulau Ararkula,” ujar Siti Metrianda Akuan.
BNPP akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai progres sertifikasi keempat PPKT tersebut.
“Salah satu capaian Rencana Induk (Renduk) tahun 2020-2024 pada aspek hankam di Kabupaten Kepulauan Aru adalah terbangunnya Posal Benjina oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Unit Organisasi (UO) TNI Angkatan Laut,” tandasnya.
Pada akhir rapat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan proposal usulan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Aru. Proposal ini akan dibahas lebih lanjut dalam laporan tertulis yang akan disampaikan kepada BNPP.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi riil di lapangan sehingga langkah-langkah yang diambil ke depan dapat lebih efektif dalam mendukung pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.
Tingkat abrasi yang cukup tinggi di beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Aru menjadi perhatian khusus dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam mengatasi masalah ini. Abrasi yang terjadi tidak hanya mengancam keberadaan pulau-pulau kecil tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. (HH/**)
