Pekanbaru (Outsiders) – Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan langkah penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, serta peningkatan kinerja manajemen BUMD.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pembangunan daerah dan sumber pendapatan, bukan justru membebani keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sejumlah BUMD akan dievaluasi secara mendalam untuk memastikan keberlanjutan usahanya.
“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi gak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak,” kata SF Hariyanto di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan antara struktur organisasi dengan kinerja keuangan perusahaan. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi peningkatan pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlangsungan BUMD.
“Masalah inilah yang harus kita selesaikan permasalahannya ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup,” ujarnya.
Plt Gubernur Riau juga menekankan pentingnya profesionalisme direksi dalam mengelola perusahaan milik daerah. Ia mengingatkan agar pimpinan BUMD lebih memprioritaskan peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan.
“Saya berharap, direkturnya itu dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu gimana mau maju pendapatan dan hasilnya,” tegasnya.
Selain PT SPR dan PT PIR, Pemprov Riau juga memberi perhatian khusus terhadap kondisi Bank Riau Kepri Syariah. Menurut SF Hariyanto, tata kelola di BRKS saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Begitu juga BRKS, sampai sekarang belum jadi keluar hasil pansel. Direksinya gak ada, komisarisnya gak ada, itu jelas salah. Ini melanggar aturan, artinya nanti kita sempurnakan dulu,” katanya.
Ia menjelaskan, BRKS sebelumnya merupakan salah satu BUMD andalan yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Namun, kontribusi tersebut kini mengalami penurunan signifikan.
“BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliyar, bahkan sempat 500 miliyar pernah. Sekarang cuman 80 milyar,” ungkapnya.
SF Hariyanto juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai dinilai belum sebanding dengan kontribusi keuangan yang diberikan kepada daerah.
“Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi ke depan akan difokuskan pada struktur biaya dan belanja operasional untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.
“Kemana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan,” katanya.
Melalui penataan dan evaluasi ini, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi daerah, meningkatkan PAD, serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kita sama-sama bergerak, sama-sama berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan,” pungkas SF Hariyanto.
