Jakarta (Outsiders) – Perubahan cuaca, gelombang tinggi, arus kuat hingga kondisi darurat dapat mengancam keselamatan wisatawan di destinasi bahari. Mengantisipasi risiko tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat standar keselamatan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesiapsiagaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Penguatan standar keselamatan tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata Bahari yang digelar secara bertahap pada Juni hingga Juli 2026 di delapan provinsi, yakni Bengkulu, Jawa Tengah, Papua, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Program tersebut menjadi bagian dari Program Tugas Pembantuan Tahun 2026. Sekitar 30 peserta dari setiap provinsi mengikuti pelatihan, mulai dari pengelola destinasi wisata bahari, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemandu wisata, pelaku usaha pariwisata, masyarakat pesisir hingga pemangku kepentingan terkait.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham mengatakan keselamatan harus menjadi bagian utama dalam membangun destinasi wisata bahari yang berkualitas dan berdaya saing.
“Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Untuk mengoptimalkan kekuatan tersebut, perlu didukung oleh SDM profesional yang memahami aspek keselamatan, mampu mengantisipasi risiko, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan,” ujar Martini dalam keterangan pers resmi Kemenpar.
Menurut Martini, standar keselamatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas pendukung. Kemampuan SDM di destinasi dalam mengenali potensi bahaya, membaca kondisi cuaca dan mengambil tindakan cepat juga menjadi bagian penting dari sistem keselamatan.
Karena itu, peserta mendapatkan pembekalan mengenai identifikasi potensi bahaya, pemanfaatan informasi cuaca, prosedur tanggap darurat, teknik penyelamatan dasar hingga simulasi penanganan kondisi darurat di lapangan.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari BMKG, Basarnas, BNPP dan Balawista Indonesia. Materi dirancang agar peserta tidak hanya memahami standar keselamatan secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya ketika menghadapi situasi darurat.
Martini berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat membentuk budaya sadar keselamatan di destinasi wisata bahari.
“Penguatan kapasitas masyarakat menjadi langkah strategis untuk membangun budaya sadar keselamatan sekaligus mewujudkan destinasi wisata bahari yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” katanya.
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata Ika Kusuma Permana Sari mengatakan keselamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas destinasi.
Menurut Ika, membangun destinasi yang aman tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana. Pengelola wisata dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.
“Pelatihan ini dirancang dengan memadukan pembelajaran di kelas dan praktik lapangan melalui simulasi, sehingga peserta mampu menerapkan standar keselamatan secara langsung di destinasi masing-masing,” ucap Ika.
Program tersebut merupakan bagian dari Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Tugas Pembantuan Tahun 2026 yang secara keseluruhan akan dilaksanakan di 38 provinsi.
Dengan jangkauan tersebut, Kemenpar mendorong agar standar keselamatan tidak hanya menjadi aturan, tetapi menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh unsur pengelola destinasi. Kesadaran tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi bahari Indonesia.
Nurul, peserta dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DPD Bengkulu, mengaku mendapatkan pengetahuan baru terkait keselamatan wisata bahari, terutama dalam membaca kondisi cuaca dan menghadapi keadaan darurat.
“Yang paling saya rasakan dari pelatihan ini adalah bertambahnya rasa percaya diri saat bertugas. Bekal tentang membaca prakiraan cuaca dan menangani keadaan darurat membuat kami lebih siap memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi wisatawan,” kata Nurul.
Hal senada disampaikan Vernando, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari Kepulauan Riau. Ia menilai pemahaman tentang keselamatan sangat dibutuhkan karena pengelola destinasi berhadapan langsung dengan dinamika kondisi alam dan aktivitas wisatawan.
“Pelatihan ini memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan wisata pantai yang aman dan tertib. Materi yang diberikan sangat membantu Pokdarwis dalam meningkatkan standar pelayanan sekaligus memperkuat kesiapan destinasi dalam menghadapi situasi darurat,” tutur Vernando.
Bagi Kemenpar, keindahan laut dan pantai tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan sebuah destinasi. Keselamatan wisatawan menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan dan daya saing pariwisata.
Ketika laut berubah menjadi ancaman, SDM yang terlatih menjadi lapisan pertama yang dapat mengenali risiko, mengambil keputusan dan memberikan pertolongan. Karena itu, penguatan standar keselamatan menjadi fondasi penting untuk memastikan wisata bahari Indonesia tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman bagi wisatawan.
