Pekanbaru (Outsiders) – Gambut menjadi salah satu kawasan yang paling dipertaruhkan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri kini memperkuat pasukan reaksi cepat agar setiap titik api dapat dipadamkan sebelum masuk dan menyebar di kawasan gambut.
Kesiapan tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim gabungan Quick Response Force, clusterisasi dan rayonisasi wilayah, serta pendirian 18 posko di sejumlah daerah rawan karhutla.
Sistem ini disiapkan untuk memangkas waktu respons. Setiap informasi mengenai titik panas akan segera diverifikasi di lapangan. Jika ditemukan api, personel terdekat langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman awal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang digelar di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kecepatan menjadi kunci untuk mencegah api berkembang menjadi bencana lingkungan. Terlebih ketika api mulai menjalar ke kawasan gambut.
“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, penanganan karhutla tidak boleh menunggu kebakaran membesar. Personel, peralatan, komunikasi, sumber air hingga akses menuju lokasi rawan harus dipastikan siap sebelum api muncul.
Kesiapan tersebut juga membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi. Data titik panas dari BMKG harus segera dikaitkan dengan informasi BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.
Ancaman terhadap gambut menjadi perhatian karena karakteristik kawasan tersebut membuat kebakaran tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Ketika api telah masuk ke lapisan gambut, proses pemadaman dapat menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan sumber daya lebih besar.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan sistem clusterisasi dan rayonisasi telah dibangun bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat pengerahan pasukan ketika titik api ditemukan.
“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.
Sebanyak 18 posko juga disiapkan di sejumlah wilayah. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi sekaligus titik pengerahan personel ketika terjadi kebakaran.
“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” katanya.
Bagi Riau, sistem respons cepat tersebut bukan sekadar strategi menghadapi api. Kecepatan pemadaman juga menjadi bagian dari upaya melindungi ekosistem gambut, hutan, kualitas udara dan keselamatan masyarakat dari dampak karhutla.
Agus menegaskan luas wilayah Riau dan kondisi sejumlah daerah yang sulit dijangkau membuat penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Aparat tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.
Dengan pasukan reaksi cepat, 18 posko, serta sistem clusterisasi dan rayonisasi, Riau mencoba mengubah pola penanganan karhutla dari menunggu api membesar menjadi memburu api sejak awal.
Sebab, ketika api sudah masuk ke gambut, persoalannya bukan lagi sekadar memadamkan kebakaran, tetapi menyelamatkan salah satu ekosistem penting Riau dari kerusakan yang lebih luas.
