Jakarta (Outsiders)— Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH menyaksikan langsung penyerahan hasil penguasaan kembali Kawasan Hutan Tahap II seluas 1 juta hektare, termasuk kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan kebun kelapa sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dalam sebuah acara resmi yang digelar di Jakarta, Rabu (9/7).
Dalam prosesi tersebut, dokumen berita acara penguasaan kembali diserahkan secara estafet, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri BUMN, dan diteruskan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Serah terima ini menandai tonggak penting Satgas PKH yang telah menguasai kembali lebih dari 2 juta hektare lahan ilegal sejak dibentuk pada 4 Februari 2025.
Menhan RI, selaku Ketua Pengarah satgas PKH menegaskan bahwa pembentukan Satgas PKH merupakan langkah strategis untuk menata ulang fungsi kawasan hutan secara nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah menargetkan penguasaan kembali total 3 juta hektare kawasan hutan hingga Agustus 2025. Lahan tersebut meliputi perkebunan sawit ilegal, kawasan taman nasional, hutan tanaman industri (HTI), dan lahan plasma yang belum direalisasikan.
“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai aset nasional,” tegas Menhan RI dalam sambutannya.
Lahan-lahan yang telah dikuasai kembali akan dinilai oleh kementerian teknis terkait. Lahan bernilai ekonomis nantinya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara, di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Pengelolaan ini ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Salah satu keberhasilan strategis Satgas PKH adalah penertiban Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Selama hampir dua dekade, kawasan konservasi ini mengalami perambahan ilegal. Pemulihan kawasan ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Dari sisi ekonomi, Menhan RI juga menyoroti kontribusi signifikan Satgas PKH terhadap penerimaan negara. Dalam periode Februari hingga Juni 2025, negara mencatat peningkatan pendapatan sebesar Rp615 miliar dari kewajiban perpajakan para pihak yang sebelumnya menguasai kawasan secara ilegal. Jumlah ini terdiri dari Rp167 miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rp448 miliar dari pajak lainnya.
Menhan RI menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan transformasi menuju kedaulatan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam Satgas PKH. Semangat pengabdian ini harus terus dijaga demi pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (**)
