Syafruddin Prawiranegara, “Presiden” yang terlupakan dari lembah darurat republik

Di antara deretan tokoh besar pendiri bangsa, nama Syafruddin Prawiranegara nyaris tenggelam dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Padahal, pada satu titik paling kritis dalam sejarah republik ini, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap dan Republik seolah hancur, Syafruddin-lah yang berdiri paling depan, memimpin bangsa dari dalam hutan, menjaga nyala republik yang hampir padam. Namun sejarah resmi seolah enggan menyebutnya dengan satu gelar yang layak ia sandang “Presiden Indonesia”.

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, diserbu. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Republik kehilangan kepala negara. Dunia internasional menyangka Republik telah tamat.

Di Bukittinggi, Sumatera Barat, Syafruddin, saat itu Menteri Kemakmuran, mendapat kabar bahwa pusat pemerintahan jatuh. Dengan inisiatif dan keberanian luar biasa, ia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948. Ia menjabat sebagai Ketua PDRI, posisi yang dalam praktiknya menjadikan dia sebagai presiden de facto Republik Indonesia.

Selama lebih dari 200 hari, Syafruddin dan para anggota kabinet PDRI bergerak dari hutan ke hutan, dari Nagari ke Nagari di pedalaman Sumatera Barat. Mereka memimpin tanpa istana, tanpa fasilitas negara, hanya dengan semangat mempertahankan kemerdekaan. Melalui siaran radio Rimba Raya di Aceh, PDRI memastikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup dan berdaulat.

Upaya ini pula yang menjadi dasar kuat bagi tekanan internasional terhadap Belanda. Pada akhirnya, Belanda dipaksa berunding dan menyerahkan kembali kedaulatan kepada Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta dibebaskan, Syafruddin menyerahkan kembali mandat kepresidenan pada 13 Juli 1949. Tanpa syarat. Tanpa ambisi.

Hingga hari ini, Syafruddin tidak tercatat secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, meskipun faktanya ia memimpin seluruh urusan negara dalam ketiadaan kepala negara sah. Beberapa sejarawan menyebut bahwa ketidaktercatatan ini bersifat politis: karena kedekatannya dengan Masyumi, atau keterlibatannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958.

Namun faktanya jelas,  ia menggantikan peran presiden dalam kondisi negara darurat, dan menyerahkannya kembali ketika republik kembali utuh. Tindakan negarawan sejati.

Selain dalam politik, Syafruddin juga meninggalkan jejak penting dalam bidang ekonomi. Ia adalah arsitek Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang pertama RI yang diluncurkan 30 Oktober 1946. Ia juga dikenal lewat kebijakan keras memotong nilai uang pada 1950, dikenal sebagai “Gunting Syafruddin”, demi mengatasi inflasi dan mengendalikan ekonomi pasca-penjajahan.

Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (1951–1958), dan tetap dikenal sebagai pejabat yang hidup bersahaja, tak tergoda kekuasaan, dan menjunjung tinggi prinsip moral.

Namun hidup Syafruddin tak selalu disambut kemuliaan. Karena bergabung dengan PRRI, sebuah gerakan perlawanan daerah yang menuntut keadilan fiskal dan otonomi dari pemerintah pusat yang dianggap Jawa-sentris, ia dianggap pemberontak. Ia tertangkap pada 1961 dan dipenjara selama 5 tahun.

Setelah dibebaskan pada era Orde Baru, ia tak kembali ke politik praktis. Ia memilih menjadi pendakwah, guru, penulis, dan sesekali menyampaikan kritik melalui forum-forum intelektual. Ia adalah salah satu penandatangan Petisi 50, gerakan moral yang menolak penyimpangan kekuasaan Orde Baru.

Syafruddin wafat pada 15 Februari 1989 dalam kesederhanaan. Ia baru diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada 2011, lebih dari dua dekade setelah wafatnya. Namun gelar sebagai “Presiden Kedua Republik Indonesia”, meskipun secara de facto tak terbantahkan, masih belum pernah diakui secara resmi oleh negara hingga hari ini.

Mungkin sejarah tidak akan pernah sepenuhnya adil. Namun bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat dengan utuh, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling menonjol, tetapi siapa yang berbuat nyata ketika bangsa hampir runtuh.

Syafruddin Prawiranegara bukan hanya “presiden yang terlupakan”, ia adalah pelita di tengah gelap, pemimpin yang memegang amanah, lalu menyerahkannya kembali tanpa haus kuasa. Sebuah teladan yang semakin langka dalam sejarah republik ini.

Kini, tugas kita bukan sekadar mengingat, tapi menempatkan namanya kembali ke tempat yang semestinya,  di jantung sejarah Indonesia.

Fakta Tentang Syafruddin Prawiranegara:

1. Lahir dari Tradisi Santri Bangsawan
   Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul, Serang, Banten, 28 Februari 1911, dari ayah seorang jaksa dan ibu berdarah Minangkabau, keturunan bangsawan Pagaruyung. Ia tumbuh dalam lingkungan religius dan berpendidikan kolonial elit yang membentuk karakter nasionalis dan intelektualnya.
2. Pendidikan Kolonial dan Awal Karier
   Setelah menamatkan ELS (1925), MULO Madiun (1928), dan AMS Bandung (1931), Syafruddin melanjutkan studi hukum di Rechtshoogeschool Batavia dan meraih gelar Meester in de Rechten pada 1939. Selama masa Jepang, ia sempat diangkat sebagai kepala kantor pajak Kediri dan Bandung, serta aktif dalam perlawanan intelektual bawah tanah.
3. Awal Kiprah Politik dan Penerbitan ORI
   Memasuki dunia politik pasca-Proklamasi, ia tercatat sebagai anggota KNIP sejak Oktober 1945 dan segera bergabung dengan Masyumi. Ia menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (Maret 1946) dan naik menjadi Menteri Keuangan Kabinet Sjahrir III (Oktober 1946–Juni 1947). Dalam jabatan ini, ia merancang dan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) per 30 Oktober 1946—langkah penting pendanaan perlawanan melawan Belanda.
4. Ekonom Moderat dan ‘Gunting Sjafruddin’
   Sebagai Menteri Kemakmuran (Jan – Des 1948), ia menerbitkan kebijakan impor penting dan memerangi penimbunan komoditas dasar. Tahun 1950, sebagai Menteri Keuangan (Kabinet Hatta III), ia menjalankan kebijakan memotong uang kertas Belanda hingga setengah nilainya, dikenal sebagai “Gunting Sjafruddin”, untuk menekan inflasi.
5. Penyelamat Negara: Pembentukan PDRI (1948–1949)
   Saat agresi militer Belanda II, Yogyakarta jatuh dan Soekarno-Hatta ditawan 19 Desember 1948. Dengan mandat tidak resmi dan inisiatif sendiri, Syafruddin membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban, Bukittinggi. Selama 207 hari, PDRI terus memancarkan suara RI melalui Radio Rimba Raya, mempertahankan legitimasi negara hingga Belanda kembali ke meja perundingan dan kembali menyerahkan kekuasaan ke pemerintah pusat, Juli 1949.
6. Gubernur dan Pendiri Bank Indonesia
   Pada 1951–1958, ia menjabat Gubernur Bank Indonesia, setelah sebelumnya menjadi direktur De Javasche Bank (1951–1953). Ia menerapkan kebijakan cadangan devisa 20% dan menolak nasionalisasi—pilihan kontroversial yang menimbulkan gesekan politik dan ideologis .
7. Revolusi PRRI dan Perlawanan Terakhir
   Pada 1958, Syafruddin menjadi perdana menteri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), bersadarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Sentralistik Sukarno—terselip ide ekonomi Islam yang ia anut. Setelah perang gerilya, ia menyerahkan diri 25 Agustus 1961, menerima amnesti awalnya, lalu dipenjara hingga Juli 1966.
8. Masa Tua: Dakwah, Petisi 50, dan Pahlawan Nasional
   Saat Orde Baru, ia aktif di korps mubaligh, yayasan pendidikan, dan menolak monopoli Pancasila lewat Petisi 50. Ia juga menulis buku Sejarah Moneter. Ia wafat 15 Februari 1989 di usia 77 tahun, dimakamkan di Tanah Kusir. Pada 7 November 2011, Syafruddin diusulkan dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh SBY sebagai penghargaan atas jasa strategis dan ideologis bagi bangsa.

Warisan Pemikiran dan Teladan Moral