Kuala Lumpur (Outsiders) – Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan penjelasan terbuka di Dewan Rakyat, Selasa (18/11/2025), terkait dugaan penerbitan surat dukungan kontraktor oleh sekretaris politiknya untuk proyek pembangunan rumah sakit tahun 2024.
Anwar menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan pemerintah. Ia menilai pemberian dukungan langsung kepada kontraktor tidak dibenarkan dalam tata kelola administrasi.
Anwar menyatakan bahwa surat yang masuk ke kantornya hanya dapat diberikan catatan singkat seperti silakan ditinjau kembali. Ia menyebut bahwa praktik tersebut sudah menjadi standar umum, termasuk dalam penanganan berbagai surat terkait kontrak di Sabah. Menurutnya, catatan peninjauan bukanlah bentuk dukungan.
Ia menambahkan bahwa segala bentuk pemberian sokongan kepada pihak tertentu tetap tidak diperbolehkan. Pandangan ini sekaligus merespons pernyataan Ahmad Fadhli Shaari dari PN Pasir Mas yang menanyakan langkah pemerintah terkait surat dukungan yang diduga dikeluarkan oleh sekretaris politik Perdana Menteri.
Ahmad Fadhli dalam pertanyaannya mengklaim adanya enam kontraktor tercantum dalam surat tersebut, namun hanya dua yang memenuhi syarat. Ia juga menyebut sejumlah kontraktor tidak memiliki rekam di CIDB serta sedang menjalani tindakan disiplin. Hingga kini, ia menilai belum ada tanggapan pemerintah mengenai temuan itu.
Dalam penjelasannya, Ahmad Fadhli tidak menyebutkan proyek rumah sakit mana yang dimaksud dalam surat dukungan tersebut.
