Kepulauan Aru (Outsiders)– Pulau Penambulai, satu-satunya pulau kecil terluar berpenghuni di Kepulauan Aru, Maluku, kini menghadapi ancaman serius akibat abrasi pantai yang terus menggerus daratan. Terletak di Desa Warabal, Kecamatan Aru Tengah Selatan, pulau ini memiliki posisi strategis sebagai bagian dari delapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menjadi titik referensi dalam penarikan garis pangkal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena berbatasan langsung dengan perairan Australia.
Meskipun strategis, akses menuju Pulau Penambulai sangat terbatas. Tidak tersedia jalur transportasi reguler dari ibu kota kabupaten, Dobo. Masyarakat hanya mengandalkan speed boat sewaan dengan waktu tempuh 6–7 jam atau perahu tradisional ketinting untuk aktivitas sehari-hari.
Mayoritas warga Penambulai menggantungkan hidup dari sektor kelautan, seperti menangkap ikan dan budidaya rumput laut. Namun, aktivitas ekonomi tersebut semakin terganggu akibat abrasi yang kian parah. Gelombang pasang yang terjadi antara Mei hingga Agustus bahkan mulai merambah ke pemukiman warga.
Berdasarkan kunjungan kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI pada Juni 2024, sedikitnya 20 rumah warga rusak akibat abrasi sepanjang tahun 2022. Selain mengancam hunian, abrasi juga berdampak pada infrastruktur dasar, kegiatan pendidikan, distribusi logistik, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Tanggul yang ada saat ini sudah rusak dan tidak efektif lagi menahan gelombang laut,” ujar perwakilan Pemerintah Desa Warabal dalam pertemuan bersama BNPP. Warga berharap pemerintah pusat segera turun tangan membangun infrastruktur pengaman pantai, seperti tanggul dan pemecah gelombang (breakwater), untuk melindungi kawasan permukiman dan wilayah daratan yang tersisa.
BNPP RI menegaskan perlunya langkah mitigasi cepat dan berkelanjutan guna menyelamatkan Pulau Penambulai. Lembaga ini mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga negara untuk mempercepat penanganan abrasi di pulau-pulau kecil terluar.
“Penanganan abrasi di Pulau Penambulai bukan hanya soal penghidupan masyarakat lokal, tetapi juga menyangkut ketahanan dan kedaulatan negara,” tegas juru bicara BNPP. Pihaknya merekomendasikan sejumlah langkah seperti pembangunan tanggul pantai, rehabilitasi vegetasi pesisir, serta peningkatan sarana transportasi dan aksesibilitas.
Pulau Penambulai saat ini menjadi bukti nyata pentingnya negara hadir dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan serta menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
BNPP menekankan bahwa komitmen menjaga wilayah NKRI harus tercermin dalam program-program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di garis depan kedaulatan Indonesia.
