Siak (Outsiders) – Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak memprioritaskan pembelian bahan pangan dari pelaku UMKM dan petani lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Afni saat rapat koordinasi dan monitoring evaluasi program MBG di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Afni menilai tujuan utama program MBG yang digagas Presiden adalah mendorong perputaran ekonomi masyarakat, termasuk membantu UMKM daerah. Namun ia mendapat laporan bahwa sebagian besar kebutuhan dapur MBG justru dibeli dari luar daerah.
Menurutnya, di Kabupaten Siak terdapat sekitar 1.568 UMKM yang sebagian bergerak di sektor pertanian dan sebagian kecil di bidang perikanan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada dapur SPPG yang membeli hasil produksi mereka.
“Tujuan utama Presiden melalui program MBG salah satunya membantu UMKM lokal. Kalau SPPG lebih banyak belanja di Pekanbaru dan hanya sisanya saja di Siak, tentu ini sangat kita sesalkan,” kata Afni.
Di Kabupaten Siak sendiri terdapat 56 SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan. Afni meminta ke depan seluruh dapur MBG tersebut menjalin kemitraan dengan UMKM setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah siap membantu mencarikan mitra UMKM bagi yayasan pengelola dapur MBG.
“Ambil dulu produk UMKM lokal. Cari pelaku usaha di Siak, bina mereka. Yayasan bisa berkolaborasi dengan dinas terkait dan kami yang akan mencarikan UMKM-nya,” ujarnya.
Afni menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG di Kabupaten Siak, bahkan jika harus melakukan penyesuaian anggaran daerah.
Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan draft kesepakatan dan akan terus melakukan pengawasan serta melaporkan perkembangan program tersebut ke pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab Siak juga akan melibatkan seluruh puskesmas serta memperkuat peran tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.
“Saya akan fokus mengawal MBG. Semua puskesmas akan kita aktifkan, termasuk memperkuat peran ahli gizi agar kualitas makanan untuk anak-anak tetap terjaga,” katanya.
Dalam rapat tersebut Afni juga menyoroti laporan mengenai menu MBG selama Ramadan yang dinilai kurang layak bagi anak-anak.
Ia menyebut terdapat paket makanan yang hanya berisi kacang polong, kacang goreng, satu buah pisang, serta kue brownies.
“Saya mendapat laporan menu yang diberikan ke anak-anak PAUD hanya kacang-kacangan seperti kue hari raya. Seharusnya bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak untuk anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru Syartiwidya menyarankan agar UMKM di Siak difasilitasi bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) setempat untuk memperkuat akses permodalan.
Menurutnya, dukungan permodalan penting agar UMKM mampu memenuhi permintaan dapur MBG yang jumlahnya cukup besar.
“Misalnya satu dapur membutuhkan hingga 2.500 kue per hari. Tentu UMKM perlu tambahan modal, tenaga kerja, dan kapasitas produksi,” kata Syartiwidya.
Ia juga mendorong UMKM di Siak mengembangkan produk olahan yang memiliki nilai tambah, seperti bakso ikan atau makanan khas daerah.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah dapat mengarahkan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memperluas usaha.
“Program ini juga sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Syartiwidya menjelaskan, di Kabupaten Siak terdapat 56 dapur SPPG dengan sekitar 50 pekerja di setiap dapur. Selain tenaga dapur, rantai ekonomi program MBG juga melibatkan petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Ia menyebut perputaran dana MBG di Kabupaten Siak mencapai miliaran rupiah setiap bulannya.
“Setiap SPPG mengelola sekitar Rp1 miliar per bulan. Jika ada 56 SPPG, berarti sekitar Rp56 miliar beredar di Siak. Dana ini seharusnya kembali ke masyarakat lokal dan tidak keluar dari daerah,” jelasnya. (INF)
