Cindy Monica Pertanyakan Komdigi Terkait Pengawasan Judi Online dan Blank Spot

Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica dalam Rapat Kerja dengan Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (16/9). Foto: DPR RI/ Kresno/ jk

Jakarta (Outsiders) – Persoalan judi online dan belum meratanya akses internet menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Cindy mempertanyakan kesiapan kapasitas pengawasan ruang digital pada 2027, terutama untuk menghadapi judi online, melindungi anak, serta mengantisipasi berbagai risiko digital yang terus berkembang.

Menurut Cindy, perhatian terhadap pengawasan menjadi penting karena sebagian besar pagu anggaran Kemenkomdigi dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur digital. Sementara alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital dinilai masih relatif kecil.

“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.

Di saat ancaman di ruang digital terus berkembang, persoalan akses internet di sejumlah daerah juga belum sepenuhnya teratasi. Cindy mengungkapkan masih menemukan wilayah yang menghadapi blank spot dan kualitas konektivitas yang terbatas saat melakukan kunjungan ke daerah.

Bahkan, kata dia, masyarakat di sejumlah wilayah masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam. Akses tersebut pun hanya memiliki jangkauan terbatas.

“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.

Cindy menilai pembangunan digital tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, maupun luas cakupan jaringan. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang dibangun menghasilkan layanan internet yang berkualitas sekaligus memperkuat kemampuan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital.

“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.

Pos terkait