Menteri Pariwisata Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan suara Indonesia dalam forum tertinggi Majelis Umum UN Tourism 2025. Dalam forum yang dihadiri perwakilan dari 148 negara itu, Menpar Widi menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong keberagaman aktivitas pariwisata yang berkelanjutan pada seluruh departemen yang masuk dalam program kerja UN Tourism 2026 dan 2027.
Riyadh (Outsiders) – Suasana konferensi di Riyadh berjalan dinamis sejak sesi pembuka. Para delegasi negara anggota memenuhi ruang sidang yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan UN Tourism General Assembly ke 26, bertepatan dengan peringatan 50 tahun UN Tourism. Menpar Widi hadir sehari sebelumnya dalam 124th Executive Council Meeting, forum eksekutif yang membahas arah kebijakan pariwisata global.
Dalam penyampaiannya di hadapan para anggota, Menpar Widi menegaskan bahwa Indonesia membawa inisiatif konkret, terutama terkait desa wisata yang kini menjadi salah satu kekuatan pariwisata tanah air. “Indonesia mengajukan sejumlah inisiatif terukur dan aksi berkelanjutan untuk memberdayakan Jaringan Desa Wisata Terbaik di dunia. Kami menyediakan bantuan teknis dan platform promosi agar potensi kolektif mereka meningkat,” kata Menpar Widi.
Indonesia juga menegaskan komitmen mempererat kemitraan strategis dengan anggota afiliasi UN Tourism. Konektivitas itu dinilai penting untuk memperkuat kapasitas inovasi sektor pariwisata, terutama setelah dinamika pemulihan pasca pandemi. “Indonesia siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan pariwisata global yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh,” ujar Menpar Widi dalam sesi pleno.
Rangkaian agenda UN Tourism General Assembly dimulai dengan Pertemuan Dewan Eksekutif ke 124 dan 125 pada 8 dan 11 November 2025. Pertemuan tersebut membahas laporan Sekretaris Jenderal mengenai tren pariwisata internasional, perkembangan program kerja, serta laporan keuangan dan sumber daya manusia organisasi. Di forum itu pula Dewan Eksekutif menyetujui pembentukan Interinstitutional Working Group on Tourism and Climate Action, yang dipimpin oleh Brasil.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Menpar Widi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi erat yang telah terjalin selama ini. “Indonesia percaya bahwa tata kelola UN Tourism harus terus memperhatikan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan, agar setiap kontribusi negara anggota memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Brasil terpilih sebagai Ketua Dewan Eksekutif pada sesi ke 125, sedangkan Slovenia dan Tiongkok ditetapkan sebagai wakil ketua. Dewan juga merekomendasikan agar seluruh negara anggota mengadopsi Riyadh Declaration on the Future of Tourism yang diinisiasi Arab Saudi sebagai tuan rumah.
Sidang Majelis Umum kemudian berlanjut dengan serangkaian agenda besar, termasuk laporan kinerja UN Tourism, penyampaian perkembangan kantor regional dan tematik, serta pemilihan anggota World Committee on Tourism Ethics.
Momen penting terjadi saat Majelis melakukan ratifikasi Sekretaris Jenderal baru UN Tourism. Shaikha Al Nowais asal Uni Emirat Arab ditetapkan sebagai pemimpin perempuan pertama sejak UN Tourism berdiri lima dekade lalu. Ia juga menjadi sekretaris jenderal termuda di antara badan badan PBB lainnya. Dalam pidatonya, Shaikha mengatakan, “Ini adalah kemenangan bagi kita semua. Kita membawa visi kolektif untuk dunia pariwisata yang lebih kuat dan lebih welas asih.”
Shaikha menjabarkan lima prioritas program kerja, yaitu pengembangan pariwisata bertanggung jawab, peningkatan kapasitas, teknologi untuk kebaikan, pembiayaan inovatif, dan tata kelola cerdas. Ia juga menyampaikan penghormatan kepada Sekretaris Jenderal petahana, Zurab Pololikashvili.
Dalam sesi debat kebijakan tingkat tinggi yang mengangkat tema Transformasi Pariwisata melalui Artificial Intelligence, Menpar Widi memaparkan strategi Indonesia menuju era Tourism 5.0. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata nasional. “Melalui integrasi teknologi dan kecerdasan buatan, kami ingin menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih personal, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menpar Widi juga memaparkan pembaruan platform Indonesia.travel yang kini dilengkapi peta digital interaktif, profil destinasi, dan kalender acara nasional. Indonesia juga mengumumkan peluncuran tiga fitur berbasis kecerdasan buatan pada akhir November, yakni AI Travel Planner, AI Travel Companion dalam 19 bahasa, serta AI Command Centre sebagai pusat analitik berbasis data.
Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi harus berjalan bersama regulasi yang memadai. Di sinilah Indonesia menyoroti pentingnya AI Ethics Framework yang sedang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital. Kerangka etika tersebut digodok untuk memastikan bahwa penggunaan AI berjalan aman, inklusif, dan bertanggung jawab.
Rangkaian sidang juga menghasilkan Deklarasi Riyadh, sebuah dokumen yang mencerminkan komitmen global menghadirkan pariwisata yang cerdas dan berkelanjutan. Deklarasi ini mendorong percepatan pariwisata berkelanjutan, adopsi digitalisasi secara bertanggung jawab, dan penguatan ketahanan sektor pariwisata. Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap deklarasi yang bersifat non binding itu.
Pada sesi berikutnya, Indonesia kembali menorehkan peran penting dengan terpilihnya Armol Bobby Titus sebagai anggota Komisi Etik UN Tourism General Assembly 2025. Komisi ini mengawasi penerapan prinsip etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam sektor pariwisata internasional.
Komisi Etik bertugas menilai program agar sesuai Kode Etik Pariwisata Dunia, memberi nasihat tentang isu isu etika, mengawasi penerapan pedoman etika, dan menangani keluhan berdasarkan laporan negara anggota. Posisi ini dinilai strategis karena memperkuat peran Indonesia dalam pengembangan pariwisata global yang beradab dan bertanggung jawab.
Dengan rangkaian keterlibatan tersebut, Indonesia menunjukkan posisi yang semakin kuat dalam peta kebijakan pariwisata internasional. Dari isu keberlanjutan, transformasi digital, hingga etika pariwisata, Indonesia menyampaikan pesan yang konsisten bahwa masa depan pariwisata dunia harus lebih inklusif, inovatif, dan berpihak pada kemajuan bersama.
