Bangkok (Outsiders) – Pelaku industri pariwisata di kawasan Andaman, Thailand, mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan visa bagi wisatawan India yang dinilai berpotensi menekan kunjungan, khususnya pada segmen wisata pernikahan (wedding tourism).
Dilaporkan Bangkok Post, Desakan tersebut disampaikan oleh 13 organisasi industri, termasuk kamar dagang, Federasi Industri Thailand, Dewan Pariwisata, serta asosiasi perhotelan di Phuket, Phangnga, dan Krabi. Surat resmi telah dikirimkan kepada Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand.
Para pelaku usaha menilai pasar wisatawan India merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan pariwisata di wilayah Andaman. Namun, kebijakan terbaru yang mewajibkan wisatawan India mengurus e-visa atau visa on arrival dengan biaya sekitar 2.000 baht dinilai dapat mengurangi minat kunjungan.
Mereka menyoroti bahwa wisata pernikahan asal India menjadi salah satu sektor paling menguntungkan, dengan ratusan acara digelar setiap tahun di kawasan tersebut. Setiap acara diketahui melibatkan ratusan tamu dan berlangsung selama beberapa hari, sehingga memberikan dampak ekonomi luas bagi hotel, penyedia acara, restoran, spa, hingga layanan kesehatan.
Data pelaku industri menyebutkan sekitar 600 pasangan India menggelar pernikahan di kawasan Andaman dalam periode 2023 hingga 2025, dengan nilai ekonomi mencapai miliaran baht.
Asosiasi Hotel Thailand cabang selatan menilai kebijakan visa saat ini berpotensi menggeser pasar ke negara pesaing jika dianggap terlalu rumit atau mahal. Sebagian besar acara pernikahan juga telah direncanakan jauh hari, sehingga kepastian kebijakan visa menjadi faktor penting bagi keputusan pemesanan.
Karena itu, sektor swasta meminta pemerintah segera mengambil keputusan dan mengumumkan kebijakan baru pada Juli mendatang agar dapat dikomunikasikan kepada pasar sebelum musim puncak wisata.
Para pelaku usaha mengajukan sejumlah usulan, antara lain pemberian bebas visa minimal 30 hari untuk wisatawan India, penghapusan biaya visa on arrival, percepatan layanan e-visa, serta pembentukan jalur khusus imigrasi bagi rombongan pernikahan.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan negosiasi bilateral dengan India guna mencapai kesepakatan bebas visa permanen di masa mendatang.
