Pada awal dekade 1960-an, Jakarta menjadi panggung besar dari berbagai pertemuan ideologi, politik, dan perjuangan sosial. Di tengah hiruk pikuk pembangunan yang digadang-gadang Presiden Soekarno melalui program besar Demokrasi Terpimpin, berdirilah sebuah universitas swasta yang kelak meninggalkan jejak pahit dalam sejarah pendidikan Indonesia. Universitas itu bernama Universitas Res Publica, lebih dikenal dengan singkatan Ureca.
Pekanbaru (Outsiders) – Universitas ini lahir simbol perlawanan terhadap diskriminasi, terutama bagi warga keturunan Tionghoa yang kala itu kerap mengalami hambatan untuk mengakses perguruan tinggi negeri. Namun nasib Ureca tidak pernah panjang. Dalam waktu lima tahun saja sejak berdiri, universitas ini ditutup secara paksa dan bangunannya diambil alih negara, lalu pada tahun 1966 dilebur menjadi Universitas Trisakti. Tuduhan keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia menjadi cap yang menempel erat pada namanya, sekaligus menjadikannya salah satu korban politik dari peristiwa 30 September 1965.
Ureca didirikan pada tahun 1960 oleh Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki, sebuah organisasi yang banyak beranggotakan orang Tionghoa Indonesia. Nama “Res Publica” diambil dari bahasa Latin yang berarti “kepentingan umum”, sebuah istilah yang sarat makna, seolah ingin menegaskan bahwa universitas ini lahir untuk semua, tanpa melihat latar belakang etnis atau status sosial. Gedung kampusnya berdiri di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, di atas lahan yang cukup luas, dengan semangat mengembangkan pendidikan tinggi swasta yang bisa menyaingi universitas negeri. Catatan dari arsip Baperki menunjukkan bahwa sejak awal pendiriannya, Ureca langsung mendapat sambutan luas. Ribuan mahasiswa mendaftar, sebagian besar dari kalangan Tionghoa, tetapi juga ada dari pribumi yang mencari alternatif lain setelah tidak bisa diterima di kampus negeri akibat sistem kuota atau diskriminasi yang tidak diakui secara resmi, namun dirasakan nyata. Seorang alumnus menulis dalam memoarnya yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, “Ureca menjadi rumah bagi anak-anak kami yang ditolak di kampus lain. Kami merasa punya tempat yang layak untuk menimba ilmu, tanpa harus malu dengan identitas kami.”
Sebagai lembaga akademik, Ureca membangun reputasi dengan cepat. Ia membuka Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, serta Ilmu Sosial. Para pengajar yang didatangkan tidak sedikit yang berkualitas, meskipun banyak pula yang masih muda dan baru meniti karier akademik. Di dalam kampus, kehidupan intelektual berkembang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa iklim politik nasional sangat mempengaruhi atmosfernya. Demokrasi Terpimpin menuntut semua institusi untuk menyatakan dukungan pada garis politik Presiden Soekarno yang menekankan pada konsep Nasakom, singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Baperki sendiri sebagai organisasi diketahui memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Sejarawan Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam laporan terkenalnya, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, menyebut bahwa Baperki kerap disokong oleh PKI karena kedua organisasi itu sama-sama menentang diskriminasi dan mendukung gagasan integrasi nasional ala Soekarno.
Hubungan itulah yang kelak menyeret Ureca dalam pusaran tuduhan. Bagi kalangan penguasa Orde Baru, universitas ini dianggap tidak lebih dari sarang kaderisasi PKI. Padahal, kesaksian sejumlah dosen dan mahasiswa menegaskan bahwa kegiatan akademik di Ureca berjalan sebagaimana universitas lain. Sebagian memang aktif dalam organisasi mahasiswa yang cenderung progresif, tetapi itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa seluruh universitas adalah cabang PKI. Seorang mantan dosen yang diwawancara harian Kompas tahun 1970 menegaskan, “Ureca bukanlah universitas komunis. Banyak mahasiswa yang bersimpati pada PKI karena hanya partai itulah yang membela hak-hak orang Tionghoa, tapi itu bukan berarti kurikulum kami diajarkan berdasarkan Marxisme.”³
Namun sejarah berjalan dengan caranya sendiri. Pada 30 September 1965, peristiwa kelam G30S meletus, dan keesokan harinya situasi politik Indonesia berguncang. Militer yang kemudian dipimpin oleh Jenderal Soeharto mengambil alih kendali keamanan. PKI dituduh sebagai dalang, dan sejak saat itu organisasi ini bersama seluruh sayapnya dibubarkan. Dalam gelombang pembersihan, semua lembaga yang dianggap dekat dengan PKI turut menjadi sasaran. Baperki, sebagai organisasi yang memiliki reputasi dekat dengan partai tersebut, tidak luput. Ureca sebagai universitas yang berdiri di bawah Baperki pun terkena imbas. Dalam hitungan minggu setelah G30S, mahasiswa dan dosen Ureca diperiksa, sebagian ditangkap, sebagian hilang tanpa jejak, dan universitas itu sendiri ditutup. Laporan internal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1966 menyebutkan bahwa bangunan Ureca “diambil alih demi kepentingan negara dan keamanan umum.”
Inilah babak akhir dari Universitas Res Publica, runtuh hanya lima tahun sejak kelahirannya. Semua papan nama universitas diturunkan, dan pemerintah segera menyiapkan langkah untuk mendirikan lembaga pengganti. Tahun 1966, universitas baru diresmikan dengan nama Universitas Trisakti. Nama itu dipilih sesuai amanat Presiden Soekarno tentang “Trisakti”, yaitu berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Ironisnya, Trisakti berdiri di atas puing-puing Res Publica, mewarisi bangunan dan sebagian fasilitas, tetapi memutus total ikatan dengan masa lalu yang dianggap terlarang.
Bagi komunitas Tionghoa Indonesia, penutupan Ureca adalah luka kolektif. Bukan hanya kehilangan institusi pendidikan yang mereka bangun dengan penuh harapan, tetapi juga ditimpa stigma bahwa mereka dekat dengan komunisme. Sejarawan Ong Hok Ham mencatat, “Penutupan Res Publica adalah bagian dari penghapusan ruang publik bagi minoritas yang dianggap berbahaya bagi stabilitas politik Orde Baru.” Stigma itu terus melekat selama bertahun-tahun, memperkuat diskriminasi yang sudah ada sebelumnya, dan membuat banyak warga Tionghoa semakin terpinggirkan dari kehidupan politik maupun pendidikan tinggi negeri.
Namun hubungan antara Res Publica dan Trisakti tidak hanya berhenti pada alih bangunan. Dalam perjalanan sejarah, Trisakti justru menjadi simbol perlawanan mahasiswa di era Orde Baru. Tahun 1998, universitas ini mencatat tragedi besar ketika empat mahasiswanya tewas ditembak aparat dalam demonstrasi menuntut reformasi. Peristiwa itu mengguncang Jakarta dan mempercepat jatuhnya Soeharto. Dengan demikian, satu lokasi yang sama menampung dua memori politik yang sangat berbeda, Ureca yang dihapus karena tuduhan komunisme pada 1965, dan Trisakti yang dikenang karena pengorbanan mahasiswanya pada 1998. Kedua peristiwa itu menunjukkan bagaimana kampus Rawamangun selalu berada di garis depan pergulatan politik Indonesia.
Historiografi tentang Res Publica sendiri masih menyisakan kontroversi. Orde Baru selama tiga dekade memonopoli narasi bahwa Ureca adalah kampus komunis. Buku-buku sejarah resmi tidak pernah menyebut namanya, dan mahasiswa generasi setelah 1965 hampir tidak mengenal bahwa pernah ada universitas besar bernama Res Publica. Baru setelah reformasi, sebagian sejarawan mulai mengangkat kembali kisahnya, terutama dari sudut pandang korban dan alumni. Hersri Setiawan, seorang mantan tahanan politik, dalam Memoar dari Pulau Buru menyinggung interaksi dengan mahasiswa Ureca yang ditahan bersama dirinya. Ia menegaskan bahwa tidak semua mahasiswa itu anggota PKI. Sebagian hanya terjebak karena label yang ditempelkan pada mereka akibat identitas etnis dan afiliasi organisasi.
Pertanyaan pun muncul, apakah Res Publica benar-benar merupakan universitas komunis, ataukah hanya korban politik? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak pernah benar-benar tuntas. Fakta bahwa Baperki dekat dengan PKI memberi alasan bagi militer untuk mencurigai. Namun fakta lain bahwa universitas ini berfungsi seperti kampus biasa, mengajar hukum, ekonomi, dan teknik.
Hari ini, nama Universitas Res Publica hampir tidak dikenal lagi. Generasi muda lebih mengenal Universitas Trisakti dengan segala dinamika sejarahnya. Namun bagi para alumni yang masih hidup, kenangan itu tetap ada. Mereka berusaha menulis ulang sejarah, menyusun memoar, dan menekankan bahwa Ureca adalah bagian sah dari perjalanan pendidikan Indonesia. Beberapa menekankan bahwa kampus itu seharusnya dikenang bukan sebagai “kampus komunis”, melainkan sebagai upaya komunitas Tionghoa untuk membuktikan kontribusinya bagi bangsa. Kenangan itu penting, karena tanpa upaya merekonstruksi, sejarah hanya akan dipandang dari perspektif pemenang politik.
