Jakarta (Outsiders)— Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan mengukuhkan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa dari lima provinsi di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Agenda tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan.
Lima provinsi yang akan dikukuhkan yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan dilakukan secara serentak sebagai bagian dari konsolidasi organisasi yang sebelumnya telah berlangsung di sejumlah daerah.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan pengukuhan lima pengurus provinsi tersebut merupakan kelanjutan dari pembentukan Pokja News Room Jaga Desa yang sebelumnya dimulai di Bali pada awal Juli. Setelah itu, kepengurusan serupa dibentuk di Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Namun, agenda konsolidasi SMSI di Jakarta menjadi sorotan karena waktunya bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi nasional di kawasan Gedung DPR RI. Sejumlah kelompok masyarakat dilaporkan telah mempersiapkan aksi dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor, serta pengusutan persoalan tata kelola dana daerah.
Situasi tersebut turut memunculkan spekulasi di media sosial mengenai isu “Rusuh Agustus Jilid II”. Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Di tengah situasi itu, muncul pertanyaan mengenai pengumpulan pengurus perusahaan media siber dari berbagai daerah di Jakarta pada tanggal yang sama dengan aksi demonstrasi. Agenda SMSI bahkan dispekulasikan sebagai bentuk mobilisasi massa.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan kesamaan waktu antara agenda organisasi dan rencana demonstrasi merupakan persoalan jadwal dan tidak berkaitan dengan gerakan politik maupun aksi massa.
“Kesamaan tanggal tersebut murni merupakan kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun,” kata Makali.
Makali menegaskan SMSI merupakan konstituen Dewan Pers dan bukan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat. SMSI merupakan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengerahkan massa dalam aksi politik.
Menurut dia, SMSI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara, sekaligus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Melalui pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa, SMSI justru meminta seluruh pengurus dan anggota di daerah tetap berada dalam koridor pers profesional. Media diminta menyajikan informasi yang jernih, berimbang, dan tidak memperkeruh situasi di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang.
Agenda pengukuhan lima provinsi tersebut dengan demikian diarahkan sebagai konsolidasi organisasi media, sekaligus penguatan peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
