Putrajaya (Outsiders) – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menetapkan Bahasa Melayu dan Sejarah sebagai mata pelajaran wajib bagi seluruh sekolah di Malaysia, termasuk sekolah internasional, sekolah keagamaan, serta sekolah aliran Unified Examination Certificate atau UEC. Kebijakan tersebut diumumkan Anwar saat peluncuran Rancangan Pendidikan Nasional 2026–2035 di Putrajaya, Selasa (20/01/2026).
Anwar mengatakan, kebijakan itu bertujuan menyatukan sistem pendidikan nasional serta mengakhiri kebingungan yang selama ini terjadi terkait jalur pendidikan dan akses ke pendidikan tinggi.
Menurut Anwar, sebagian besar siswa dari sekolah internasional dan aliran UEC sebenarnya telah mengikuti ujian Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Dengan mewajibkan Bahasa Melayu dan Sejarah, seluruh siswa akan memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Dalam kebijakan tersebut, sekolah keagamaan berbasis komunitas dan sekolah tahfiz yang saat ini menampung lebih dari 400 ribu siswa juga diwajibkan mengajarkan kedua mata pelajaran tersebut apabila ingin terus menerima bantuan dari pemerintah. Meski demikian, sekolah tetap diperbolehkan mempertahankan kurikulum keagamaan masing-masing.
Anwar mengutip titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan pentingnya Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu. Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan kemampuan bahasa Inggris agar Malaysia mampu bersaing di tingkat global.
Anwar turut menginstruksikan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang mencukupi bagi mata pelajaran utama, termasuk Bahasa Melayu, bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, dan Arab.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab perdebatan panjang mengenai sistem pendidikan dan penggunaan bahasa di Malaysia serta memperkuat integrasi nasional melalui jalur pendidikan.
