Jakarta (Outsiders) – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang kuat untuk tampil sebagai salah satu pemimpin dunia dalam perdagangan karbon. Hal tersebut perlu ditunjukkan secara tegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon agar posisi Indonesia dalam arsitektur pasar karbon global semakin diakui.
Ateng menyebut Indonesia merupakan negara mega biodiversitas peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Kongo. Namun, Indonesia juga pernah tercatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia pada periode tertentu. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus alasan mengapa Indonesia mendapat perhatian besar dari komunitas internasional.
“Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” kata Ateng dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal tahun 2000-an Indonesia menjadi salah satu negara penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan. Kepercayaan global tersebut diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan internasional seperti CIFOR dan ICRAF yang berkantor pusat di Bogor.
Menurut Ateng, Indonesia juga bukan pemain baru dalam pasar karbon. Berbagai skema perdagangan karbon global seperti REDD, REDD+, dan REDD++ telah lebih dahulu diuji coba di Indonesia sebelum Paris Agreement diberlakukan.
“Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Pengalaman ini seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia telah memiliki pasar karbon domestik melalui IDX Carbon yang termasuk salah satu yang pertama dibentuk. Meski demikian, pengakuan internasional terhadap mekanisme dan platform yang dikembangkan Indonesia dinilai masih perlu diperkuat.
Ateng menilai KTT Pasar Karbon harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk menunjukkan komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan karbon global.
“Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, modal ekologis, dan instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar tanpa diakui sebagai pemain utama,” katanya.
Ia juga menyinggung rencana Indonesia menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim (COP) berikutnya. Menurutnya, langkah tersebut akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengendalian perubahan iklim hingga 2030.
“Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan yang dimiliki, Indonesia seharusnya tampil sebagai rujukan global dalam pengendalian perubahan iklim,” pungkasnya.
