Pekanbaru (Outsiders) – Anjloknya harga kelapa di tingkat petani Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, hingga hanya Rp1.800 per kilogram memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi daerah. DPRD Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama perusahaan pembeli segera menetapkan standar harga agar gejolak pasar tidak terus merugikan petani.
Anggota DPRD Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, menilai penurunan harga komoditas unggulan tersebut telah berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia, sehingga sebagian besar warga menggantungkan penghasilan keluarga dari sektor perkebunan kelapa.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Inhil itu mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari petani mengenai penurunan harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Harga kelapa yang sebelumnya berada di kisaran Rp7.000 per kilogram kini merosot tajam menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram.
“Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram,” kata Andi di Pekanbaru, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah. Intervensi dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat yang bergantung pada komoditas kelapa.
Selain pemerintah, Andi juga meminta perusahaan pembeli kelapa berkolaborasi dengan Pemprov Riau dalam menyusun mekanisme penetapan harga yang lebih objektif dan transparan. Harga pembelian, menurutnya, harus memperhitungkan biaya produksi yang ditanggung petani sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan petani.
“Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir,” ujarnya.
Ia menilai selama ini petani berada pada posisi tawar yang lemah karena tidak memiliki acuan harga resmi. Akibatnya, mereka hanya dapat menerima perubahan harga yang ditetapkan perusahaan, meski penurunannya bisa terjadi setiap hari hingga puluhan bahkan ratusan rupiah per kilogram.
Menurut Andi, keberadaan standar harga pembelian akan memberikan kepastian bagi petani sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indragiri Hilir, yang selama ini sangat bergantung pada sektor perkebunan kelapa.
