Jakarta (Outsiders) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengusulkan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dibahas dalam forum koordinasi bersama BGN dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Usulan ini dibahas dalam forum koordinasi percepatan program MBG di perbatasan negara yang dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Nurdin, bersama Asisten Deputi Tasbara Budi Setyono, serta difasilitasi Sekretaris Utama BGN Brigjen TNI (Purn) Sarwono.
Kementerian Dalam Negeri dalam forum tersebut memaparkan hasil evaluasi terhadap 1.324 lahan usulan pemerintah daerah untuk pembangunan SPPG. Dari jumlah itu, 801 lokasi dinyatakan memenuhi syarat, 448 tidak memenuhi syarat, dan 75 tidak dapat disurvei. Lokasi yang lolos verifikasi akan dipetakan untuk dibangun oleh Kementerian PU maupun BGN.
Dr. Nurdin menegaskan BNPP siap mendukung penuh program MBG dengan memanfaatkan infrastruktur PLBN. “Ada 15 PLBN yang kami usulkan untuk diverifikasi kesiapannya, serta 204 kecamatan perbatasan prioritas di 19 provinsi dan 74 kabupaten/kota yang bisa diasesmen lebih lanjut,” ujarnya.
BNPP juga mengusulkan agar pulau-pulau kecil terluar masuk dalam cakupan program MBG. Kehadiran SPPG di PLBN maupun wilayah 3T diharapkan memperkuat pelayanan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di tapal batas.
