Pekanbaru (Outsiders) – Pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 4,79 persen pada 2025 menjadi dasar optimisme dalam penyusunan RKPD 2027 yang menitikberatkan pada penguatan daya saing dan ekonomi inklusif.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang mencapai 4,79 persen pada 2025 menjadi bekal optimisme dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Angka tersebut dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan hal itu saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Menara Dang Merdu BRKS, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara partisipatif dan berbasis data yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
RKPD Riau tahun 2027 mengangkat tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif. Dalam paparannya, Syahrial mengungkapkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto Riau tahun 2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.201,38 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp598,61 triliun.
Ia menjelaskan, dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,41 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri tumbuh 11,86 persen.
“Pertumbuhan ini menunjukkan daya saing daerah kita semakin kuat dan mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi,” ujarnya.
Secara kontribusi nasional, Riau menyumbang 5,08 persen terhadap perekonomian Indonesia pada 2025. Provinsi ini juga menempati posisi keenam sebagai daerah dengan PDRB terbesar secara nasional serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, fokus juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi inklusif, serta perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.
