Myanmar (Outsiders) – Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing kembali menolak kritik internasional terkait pelaksanaan pemilu di negaranya. Ia menegaskan legitimasi pemerintahan tidak ditentukan oleh pengakuan luar negeri, melainkan oleh suara rakyat Myanmar.
“Legitimasi berasal dari rakyat, bukan dari negara lain,” ujar Min Aung Hlaing kepada wartawan saat pemungutan suara berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Yangon dan Mandalay.
Hingga putaran pemilu sebelumnya, partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), telah menguasai mayoritas kursi parlemen. USDP tercatat memenangkan hampir seluruh kursi yang diperebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Nasional.
Pemilu Myanmar digelar secara bertahap di tengah konflik bersenjata dan instabilitas politik sejak kudeta militer pada 2021. Sejumlah kelompok oposisi tidak ikut serta dalam pemilu tersebut, sementara partisipasi pemilih dilaporkan menurun dibandingkan pemilu sebelumnya.
Beberapa negara dan pihak internasional menyatakan tidak akan mengakui hasil pemilu Myanmar. Malaysia, yang sebelumnya menjabat Ketua ASEAN, menyatakan pemilu tersebut tidak memenuhi prinsip inklusivitas dan stabilitas politik kawasan.
Meski demikian, Min Aung Hlaing menegaskan junta akan tetap melanjutkan proses politik sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengabaikan tekanan dari luar negeri.
