Jakarta (Outsiders) – Jumat sore kemarin, (19/09/2025) di Jakarta, diskusi hangat tentang perbatasan laut Indonesia berlangsung serius namun penuh semangat. Forum itu diinisiasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut. Topiknya: bagaimana menghidupkan denyut ekonomi di 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Laut.
Forum ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, didampingi Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat. Hadir pula sejumlah perwakilan lintas kementerian dan lembaga, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, hingga PT. PELNI.
Laut sebagai Aset Masa Depan
Dalam sambutannya, Irjen Pol. Maith menegaskan bahwa forum ini adalah tindak lanjut dari amanat RPJMN 2025–2029. Ada 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan, terdiri dari 11 kawasan darat dan 11 kawasan laut.
“Kawasan perbatasan laut perlu perhatian khusus. Potensi utamanya ada di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, maupun perkebunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Alor yang terkenal dengan wisata bawah laut kelas dunia, serta Kabupaten Biak Numfor dengan sumber daya perikanan yang melimpah. Namun, potensi besar itu masih dibayangi masalah klasik, seperti minimnya infrastruktur bongkar muat barang dan lemahnya rantai logistik.
“Potensi lain yang jangan dilupakan adalah garam laut. Dengan garis pantai yang panjang, ini bisa jadi komoditas unggulan,” tambahnya.
Sinergi Lintas Kementerian
Yedi Rahmat menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian/lembaga. “Kami ingin mitra K/L yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ikut menjawab kebutuhan di daerah. Sinergi ini kunci agar potensi benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Dari sektor perikanan, Kepala Pusat Mutu Pasca Panen KKP, Widya Rusyanto, menyoroti pentingnya sertifikasi standar mutu dan keamanan hasil laut. Hal senada disampaikan Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, yang menekankan pengawasan berbasis teknologi, mulai dari citra satelit, patroli kapal, hingga partisipasi masyarakat lokal.
Transportasi laut juga mendapat porsi penting. PT. PELNI, lewat Sauban Muksin, mengungkapkan kini mengoperasikan 84 kapal yang menjangkau 230 pelabuhan singgah. Termasuk 8 trayek tol laut dan 30 kapal perintis. “Pelni mendukung akses penumpang dan logistik hingga ke kawasan perbatasan,” katanya.
UMKM Naik Kelas dari Perbatasan
Dari sisi pemberdayaan usaha, Indah Kusharyanti dari KKP menegaskan bahwa UMKM perbatasan harus naik kelas. Program kampung industri hingga sentra pengolahan perikanan sudah berjalan di beberapa titik, bahkan Biak Numfor mulai membangun nelayan modern.
Tak berhenti di situ, Kementerian Perdagangan melalui Gita Manggala melihat peluang ekspor bagi produk UMKM perbatasan. Program UMKM Bisa Ekspor telah mempertemukan pelaku lokal dengan pasar global. Permintaan datang untuk produk perikanan, rempah, kopi, hingga kerajinan.
“Kita tidak hanya bicara konsumsi lokal, tapi bagaimana produk perbatasan bisa menembus pasar dunia,” jelasnya.
Perbatasan sebagai Beranda Ekonomi
Dari perspektif konektivitas, Poppy Sartika dari Kemenhub menyoroti PLBN Serasan yang berada hanya 47 mil dari Malaysia dan dilalui jalur pelayaran internasional. Lokasi ini berpotensi menjadi gerbang ekonomi maritim baru, bahkan destinasi wisata lintas negara.
BNPP RI menutup forum dengan penegasan bahwa kawasan perbatasan laut tidak hanya simbol kedaulatan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi, inovasi, dan keberlanjutan, beranda laut Nusantara bisa menjadi etalase Indonesia di mata dunia.
