Mombasa (Outsiders) – Pemerintah Indonesia menyampaikan empat komitmen baru dalam pengelolaan laut berkelanjutan pada ajang Our Ocean Conference 2026. Komitmen tersebut membuka peluang dukungan pendanaan internasional hingga USD 260 juta untuk mendukung konservasi terumbu karang, restorasi ekosistem laut, dan pengembangan pusat-pusat kelautan (Ocean Centres).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat tata kelola laut yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.
“Empat komitmen yang kami sampaikan hari ini menegaskan langkah konkret Indonesia dalam memperkuat pengelolaan ruang laut, memperluas dan meningkatkan efektivitas kawasan konservasi, serta mengembangkan solusi berbasis alam seperti karbon biru untuk mitigasi perubahan iklim,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (23/6).
Komitmen pertama yang disampaikan Indonesia berfokus pada penguatan tata kelola ruang laut melalui integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional maupun daerah. Pemerintah juga akan menyusun regulasi zonasi lintas wilayah serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.
Komitmen kedua adalah penetapan 700.000 hektare kawasan konservasi laut baru pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari target jangka panjang Indonesia untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen dari total wilayah perairan nasional pada tahun 2045.
Menurut Trenggono, perluasan kawasan konservasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus melindungi ekosistem pesisir yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain memperluas kawasan konservasi, Indonesia juga berkomitmen melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan terhadap 19,10 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal, baik bagi kelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen keempat yang diumumkan Indonesia adalah pengembangan satu model proyek karbon biru yang dapat dijadikan percontohan nasional. Proyek tersebut nantinya diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem laut dan pesisir.
Trenggono menegaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelautan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.
“Kami percaya bahwa tantangan laut bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kolaborasi global yang kuat. Indonesia siap memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat aksi nyata, dari komitmen menuju implementasi, demi menjaga laut tetap sehat dan produktif bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.
Indonesia tercatat memiliki rekam jejak panjang dalam forum Our Ocean Conference sejak pertama kali berpartisipasi pada 2016. Pada 2018, Indonesia bahkan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tersebut dan menyampaikan 23 komitmen perlindungan laut dengan nilai mencapai sekitar USD 500 juta.
Dalam sembilan tahun keterlibatannya di forum global tersebut, Indonesia melalui KKP telah menyampaikan sedikitnya 73 komitmen terkait perlindungan dan pengelolaan laut berkelanjutan. Berbagai komitmen itu menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam mendukung upaya global menjaga kesehatan ekosistem laut.
Pemerintah menilai pembangunan ekonomi berbasis kelautan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goal 14 yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.
