Jakarta (Outsiders) – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo meminta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAG Nasional) melengkapi aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI dengan data yang valid dan referensi yang akurat. Menurutnya, hal itu penting agar usulan yang diajukan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Wibowo mengapresiasi kajian akademis yang dipaparkan BAMAG. Menurutnya, kajian tersebut telah disusun secara sistematis dan menempatkan isu pelayanan keagamaan Kristen dalam kerangka konstitusi dan ketahanan nasional. “Saya kira ini perlu didukung data atau referensi yang akurat, Pak. Harus komprehensif serta juga mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional, efektivitas tata kelola pemerintah, dan tentu saja kita harus berbasis pada kerukunan antarumat beragama,” ujarnya, Rabu (01/07/2026) di Jakarta.
Wibowo juga meminta BAMAG menentukan satu usulan kebijakan yang menjadi prioritas untuk segera diperjuangkan. Ia menilai langkah tersebut akan memudahkan DPR dalam membahas dan mengawal rekomendasi yang paling mendesak untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
Selain itu, Wibowo menyoroti sejumlah data yang disampaikan BAMAG, termasuk klaim mengenai defisit sekitar 30 ribu guru agama Kristen dan 4,5 juta siswa yang berpotensi tidak memperoleh layanan pendidikan agama. Menurutnya, data tersebut harus dilengkapi dengan sumber yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menilai usulan reformasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 layak dibahas dengan tetap mempertimbangkan fungsi regulasi tersebut dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Sebagai tindak lanjut, Wibowo meminta seluruh aspirasi BAMAG disusun dalam bentuk policy paper yang memuat analisis kebutuhan, dampak, serta rekomendasi kebijakan secara utuh. “Saya minta bisa berupa policy paper, Pak. Sehingga ini menjadi satu dokumen yang utuh. Usulan kebijakannya clear, jelas, dan tentu saja kalau ini memang betul-betul seperti kondisi saat ini ada, tentu DPR juga pasti akan mendukung, Pak,” katanya.
