Ketimpangan dokter spesialis tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah kini menanganinya melalui kombinasi kebijakan insentif, reformasi pendidikan, dan penataan fasilitas kesehatan dari hulu hingga hilir.
Jakarta (Outsiders) – Ketika sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di kota besar, wilayah terpencil masih bergulat dengan keterbatasan layanan rujukan. Masalah ini bukan hal baru, namun skalanya kian terasa seiring jumlah penduduk Indonesia yang telah menembus 280 juta jiwa.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Pemerintah, menurutnya, harus memotong mata rantai ketimpangan sejak tahap pendidikan hingga penempatan tenaga medis di daerah.
Langkah cepat yang disiapkan adalah insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Kebijakan ini mulai diterapkan Januari 2026 dan berada di luar gaji, jasa pelayanan, serta tunjangan lainnya. Dengan skema tersebut, total penghasilan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.
“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” kata Budi.
Wilayah sasaran meliputi daerah yang selama ini kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan wilayah terpencil lainnya. Pemerintah juga melengkapi kebijakan tersebut dengan penyediaan rumah dan kendaraan dinas.
“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daerah,” ujarnya.
Namun, insentif hanya menjadi satu sisi solusi. Di sisi lain, jumlah dokter spesialis nasional dinilai jauh dari cukup. Indonesia saat ini hanya meluluskan sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun.
Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta jiwa, jumlah lulusan dokter spesialis yang hanya sekitar 2.700 orang per tahun dinilai jauh dari memadai. Sebagai perbandingan, Inggris dengan jumlah penduduk sekitar 69,5 juta jiwa merupakan estimasi resmi pertengahan tahun 2025 dari Office for National Statistics (ONS), mampu memproduksi sekitar 12.000 dokter spesialis per tahun. Perbedaan kapasitas produksi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan dalam pemenuhan tenaga medis spesialis.
“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Untuk itu, pemerintah membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dengan menetapkan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama. Targetnya, jumlah lulusan meningkat hingga 10.000 orang per tahun.
Model hospital based ini membuka akses lebih luas bagi dokter umum, terutama putra putri daerah yang telah mengabdi di rumah sakit umum daerah, agar dapat melanjutkan pendidikan spesialis dan kembali ke daerah asal.
Pemerintah menegaskan mutu pendidikan tetap dijaga melalui standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi.
“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tegas Menkes.
Budi juga mengingatkan, penempatan dokter spesialis harus diikuti kesiapan alat kesehatan.
“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan bareng,” ujarnya.
