Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak semua orang Indonesia berdiri di belakang Republik. Sebagian elite pribumi memilih tetap berada dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu tokoh paling menonjol dari kelompok itu adalah Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo.
Namanya mungkin tidak sepopuler Hubertus Johannes van Mook, Simon Spoor, atau para pemimpin Republik yang berhadapan dengannya di meja perundingan. Namun dalam Revolusi Indonesia 1945–1949, Abdulkadir memainkan peran yang tidak kecil.
Tidak hanya pejabat pribumi yang bekerja untuk Belanda, Dalam periode yang menentukan itu, Abdulkadir menjadi pejabat NICA, orang kepercayaan Van Mook, pemimpin pemerintahan kolonial di Jawa Barat, salah satu tokoh dalam proyek federal Belanda, dan akhirnya ketua delegasi Belanda dalam Perundingan Renville.
Ironisnya, orang yang lahir di tanah yang kemudian menjadi Indonesia itu justru berdiri di seberang Republik ketika masa depan negeri sedang diperebutkan.
Dari elite pribumi ke birokrat kolonial
Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo lahir di Salatiga pada 18 Desember 1904, berasal dari lingkungan priyayi Jawa, kelompok elite pribumi yang selama masa Hindia Belanda banyak mengisi posisi birokrasi pemerintahan kolonial.
Latar belakang tersebut penting untuk memahami perjalanan hidupnya. Pada masa kolonial, pendidikan dan birokrasi menjadi salah satu jalan bagi elite pribumi untuk memperoleh kedudukan sosial. Abdulkadir menempuh jalur tersebut.
Kariernya membawanya ke berbagai lingkungan pemerintahan Hindia Belanda. Ia bahkan pernah bertugas di kawasan Timur Tengah, termasuk Jeddah dan Mekkah, sebagai pejabat yang mewakili kepentingan pemerintah Belanda.
Pengalaman tersebut membuatnya berbeda dari banyak pejabat pribumi biasa. Ia memiliki pengalaman birokrasi, jaringan internasional dan pengetahuan mengenai administrasi kolonial.
Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Abdulkadir meninggalkan wilayah jajahan Belanda bersama sejumlah pejabat pemerintahan kolonial, kemudian masuk ke dalam lingkungan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA.
NICA dibentuk pemerintah Belanda untuk mempersiapkan pemulihan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda setelah kekuasaan Jepang runtuh.
Di sinilah pilihan politik Abdulkadir menjadi semakin jelas. Ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Abdulkadir tidak bergabung dengan Republik, ia tetap berada di kubu Belanda.
Kolonel NICA di Papua
Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, kekuasaan di berbagai wilayah Indonesia menjadi perebutan antara Republik, pasukan Sekutu dan Belanda.
Di Papua, Abdulkadir memperoleh posisi penting, menjadi pejabat senior NICA di Hollandia. Dalam struktur pemerintahan Belanda yang kembali dibangun di wilayah tersebut, ia mendapatkan pangkat kolonel. Penyematan pangkat kolonel inilah yang kemudian membuat namanya kerap disebut sebagai “Kolonel Abdulkadir Widjojoatmodjo”.
Abdulkadir, Van Mook, dan Kol. De Booy di Serui, Papua (Foto:© Beeldbank WO2/ NIOD)
Namun, karier Abdulkadir tidak sepenuhnya merupakan karier militer. Latar belakang utamanya adalah birokrasi dan pemerintahan kolonial. Pangkat militernya berada dalam konteks struktur NICA dan pemerintahan Belanda yang berusaha kembali menguasai Hindia Belanda.
Posisinya di Papua juga memperlihatkan satu hal penting, Belanda tidak hanya menggunakan orang Eropa untuk menjalankan proyek kolonial pascaperang. Mereka juga memanfaatkan elite pribumi yang tetap loyal kepada kerajaan Belanda, dan Abdulkadir menjadi salah satu wajah pribumi dari kekuasaan Belanda yang kembali.
Orang kepercayaan Van Mook
Di balik perjalanan Abdulkadir, terdapat satu nama yang sangat menentukan, Hubertus Johannes van Mook, yaitu salah seorang arsitek utama kebijakan Belanda terhadap Indonesia setelah Perang Dunia II yang memahami bahwa Belanda tidak cukup hanya menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi Republik.
Belanda juga membutuhkan strategi politik. Salah satu strategi tersebut adalah membangun struktur federal yang dapat menjadi alternatif terhadap Republik Indonesia.
Dalam strategi itu, Abdulkadir memiliki posisi penting. Hubungan antara keduanya bukan sekadar hubungan antara atasan dan bawahan. Sejumlah kajian sejarah menyebut Abdulkadir sebagai salah satu orang kepercayaan Van Mook.
Dalam proyek politik Belanda, Abdulkadir memiliki dua modal penting.Pertama, ia adalah orang Indonesia dan kedua, ia memiliki pengalaman dan kedudukan dalam pemerintahan kolonial. Kombinasi itu sangat berguna bagi Belanda.
Belanda dapat menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya berhadapan dengan “Indonesia” sebagai satu kesatuan. Mereka berusaha menampilkan konflik sebagai persoalan politik internal di antara kelompok-kelompok Indonesia dengan pilihan masa depan yang berbeda.
Jawa Barat dan proyek Negara Pasundan
Setelah Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947, posisi Abdulkadir semakin penting. Ia ditunjuk sebagai Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden atau RECOMBA untuk Jawa Barat yang merupakan perangkat pemerintahan bentukan Belanda di wilayah kekuasaan mereka.
Jawa Barat kemudian menjadi salah satu arena penting proyek federal Belanda. Konferensi Jawa Barat pada 1947 menjadi bagian dari proses politik menuju pembentukan Negara Pasundan.
Di tengah situasi itu, Abdulkadir tidak berada di pinggir arena. Sebagai pimpinan RECOMBA Jawa Barat, ia berada di dalam struktur pemerintahan Belanda yang mendorong pembentukan negara-negara bagian.
Tujuan politik Belanda jelas, menciptakan struktur Indonesia federal yang dapat mengimbangi Republik Indonesia. Dengan demikian, peran Abdulkadir tidak berhenti pada administrasi wilayah. Ia berada dalam proyek politik yang lebih besar.
Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 1945 berusaha mempertahankan gagasan negara kesatuan yang berdaulat. Sebaliknya, Belanda mendorong bentuk federal yang memungkinkan negara-negara bagian memiliki hubungan lebih dekat dengan Kerajaan Belanda. Di sinilah posisi Abdulkadir berhadapan langsung dengan proyek politik Republik.
Renville: Orang Indonesia memimpin delegasi Belanda
Puncak peran Abdulkadir terjadi dalam Perundingan Renville. Perundingan itu dimulai pada Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta.
Republik Indonesia mengirim delegasi yang dipimpin Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Belanda mengirim delegasi yang dipimpin Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo.
Pemandangan itu memiliki makna simbolis yang kuat. Di satu sisi meja duduk wakil Republik Indonesia yang memperjuangkan kepentingan negara yang baru diproklamasikan. Di sisi lain duduk seorang bangsawan Jawa yang memimpin delegasi Belanda.
Bagi Belanda, kehadiran Abdulkadir memiliki nilai politik. Abdulkadir merupakan orang Indonesia yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan Belanda. Secara psikologi, perundingan berlangsung dalam suasana yang sangat berat bagi Republik. Tekanan militer Belanda, perubahan garis demarkasi dan posisi internasional membuat ruang gerak delegasi Republik semakin sempit.
Pada 17 Januari 1948, Persetujuan Renville ditandatangani. Salah satu konsekuensi terpentingnya adalah diterimanya garis demarkasi yang dikenal sebagai Garis Van Mook. Pasukan Republik yang berada di wilayah yang berada di belakang garis tersebut harus melakukan penarikan.
Bagi Republik, hasil Renville merupakan pukulan politik dan militer. Kabinet Amir Sjarifuddin kemudian menghadapi tekanan keras dan akhirnya jatuh. Abdulkadir, sebaliknya, tercatat sebagai orang yang memimpin delegasi Belanda dalam perundingan tersebut.
Tidak Hanya “boneka Belanda”
Dalam penulisan sejarah populer, Abdulkadir kadang digambarkan secara sederhana sebagai “boneka Belanda”. Label itu mudah digunakan, tetapi tidak sepenuhnya membantu memahami kompleksitas dirinya.
Abdulkadir merupakan produk dari sistem kolonial sekaligus aktor yang menjalankan kepentingan sistem tersebut. Tidak hanya seseorang yang tiba-tiba diberi jabatan setelah Belanda kembali, tetapi Ia telah memiliki karier panjang dalam pemerintahan kolonial sebelum Revolusi. Pendidikan, pengalaman birokrasi, jaringan sosial dan kedudukannya sebagai elite pribumi membuatnya memiliki kapasitas untuk menjalankan peran politik yang diberikan kepadanya.
Karena itu, lebih tepat melihat Abdulkadir sebagai elite pribumi yang memilih tetap loyal kepada struktur politik kolonial Belanda ketika Republik Indonesia berdiri.
Pilihan itu memiliki konsekuensi historis, karena Abdulkadir bukan nasionalis Republik, juga bukan pejabat administratif yang tidak mengetahui konsekuensi politik pekerjaannya.
Dalam sejumlah fase Revolusi, ia justru menjadi salah satu pelaksana penting strategi politik Belanda.
Apakah Abdulkadir anti-kemerdekaan?
Pertanyaan ini menarik sekaligus membutuhkan kehati-hatian. Menyebut Abdulkadir sebagai “anti-kemerdekaan Indonesia” dapat dipahami jika istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan posisi politiknya terhadap Republik.
Namun, sejarah tidak menyediakan dasar yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Abdulkadir secara pribadi membenci gagasan kemerdekaan atau memiliki kebencian terhadap bangsa Indonesia.
Yang dapat dibuktikan adalah tindakannya. Setelah Proklamasi 1945, ia tidak bergabung dengan Republik, tetap bekerja untuk pemerintahan Belanda, bahkan menjadi pejabat NICA.
Ia menjadi orang penting dalam pemerintahan Belanda di Jawa Barat, terlibat dalam proses pembentukan negara federal, dan memimpin delegasi Belanda dalam Renville.
Dengan demikian, istilah yang lebih akurat secara historiografis adalah loyalis Belanda dan tokoh yang berada di kubu anti-Republik dalam Revolusi Indonesia.
Perbedaan istilah itu penting. Sejarawan seharusnya membedakan antara apa yang dapat dibuktikan dari tindakan seseorang dan apa yang hanya merupakan dugaan mengenai keyakinan pribadinya.
Setelah kedaulatan
Kontradiksi kehidupan Abdulkadir tidak berakhir pada 1949. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, Abdulkadir tidak langsung pergi meninggalkan Indonesia. Ia tetap tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun, bahkan berhubungan dengan sejumlah tokoh Indonesia setelah era Revolusi berakhir.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa kehidupan politik seseorang tidak selalu dapat dijelaskan melalui kategori hitam-putih. Seorang tokoh yang pada masa Revolusi berada di pihak Belanda tetap dapat hidup di Indonesia setelah kedaulatan diakui.
Namun, posisi politiknya pada masa Revolusi tetap tidak berubah dalam catatan sejarah. Abdulkadir telah menjadi bagian dari kubu yang berusaha menghambat dominasi Republik dan mempertahankan pengaruh Belanda melalui kombinasi militer, diplomasi dan pembentukan struktur federal.
Diujung cerita, Abdulkadir kemudian pindah ke Belanda dan meninggal di Den Haag pada 24 Desember 1992 dalam usia 88 tahun.
Membaca Abdulkadir dari perspektif sejarah
Kisah Abdulkadir Widjojoatmodjo mengingatkan kita bahwa Revolusi Indonesia bukan hanya pertarungan antara Indonesia dan Belanda dalam pengertian sederhana.
Revolusi juga merupakan pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia sendiri terdapat kelompok dengan pilihan politik berbeda.
Ada yang memilih Republik, ada yang memilih federalisme, ada yang tetap loyal kepada kerajaan Belanda, ada pula yang mencoba mempertahankan kedudukan sosial dan politik yang mereka peroleh selama pemerintahan kolonial.
Abdulkadir berada dalam kelompok terakhir. Ia adalah gambaran tentang bagaimana kolonialisme menciptakan elite pribumi yang memiliki kepentingan, jaringan dan identitas politik yang tidak selalu sejalan dengan gerakan nasionalisme.
Karena itu, kisah Abdulkadir bukan hanya cerita tentang seorang “pengkhianat”, namun kisah tentang kolonialisme, kelas elite, loyalitas politik dan pilihan manusia ketika sebuah bangsa sedang menentukan masa depannya.
Di satu sisi, ia adalah orang Indonesia. Di sisi lain, ketika Republik berdiri, ia memilih bekerja untuk negara yang berusaha mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia. Paradoks itulah yang membuat Abdulkadir penting dipelajari.
Sejarah kemerdekaan tidak hanya dibangun oleh mereka yang berada di barisan Republik, tetapi juga dibentuk oleh orang-orang yang berdiri di seberangnya, dan Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo adalah salah satu tokoh paling jelas untuk memperlihatkan bahwa pertarungan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung bukan hanya di medan perang, tetapi juga di kantor pemerintahan, ruang diplomasi dan meja perundingan.
Sumber dan rujukan
- Nationaal Archief Nederland, koleksi arsip pemerintahan Hindia Belanda dan hubungan dengan Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo.
- Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg, American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920–1949.
- P.J. Drooglever, berbagai kajian mengenai hubungan Belanda dan Indonesia pada masa dekolonisasi.
- Kajian sejarah Australian National University mengenai latar belakang dan perjalanan Abdulkadir Widjojoatmodjo.
- Repositori Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, berbagai publikasi mengenai Revolusi Kemerdekaan 1945–1949.
- Dokumentasi KITLV mengenai Abdulkadir Widjojoatmodjo dan pemerintahan NICA di Papua.
- Literatur mengenai Perundingan Renville dan pembentukan negara-negara federal di Indonesia.
