Bangkok (Outsiders)– Pemerintah Thailand melalui Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) membuka ruang partisipasi publik terhadap rancangan Undang-Undang Ganja dan Rami yang saat ini tengah disusun pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan masukan hingga 7 Juli 2026 sebelum rancangan tersebut diajukan untuk proses legislasi lebih lanjut.
Dilaporkan Bangkok Post, RUU tersebut bertujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas bagi industri ganja dan rami di Thailand, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dan peredarannya. Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan ganja akan difokuskan pada kepentingan medis, kesehatan, penelitian, serta kebutuhan negara.
Dalam rancangan tersebut, penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional tidak mendapat pengakuan hukum. Pemerintah juga mengusulkan pembentukan komite khusus yang bertugas merumuskan kebijakan nasional terkait ganja dan rami, termasuk pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan pemanfaatannya.
RUU itu juga mengatur perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam budidaya, produksi, ekspor, impor, maupun penjualan ganja dan rami. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
Penyusunan aturan baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Thailand untuk memperketat pengawasan setelah beberapa tahun terakhir negara itu menjadi salah satu negara Asia yang paling terbuka terhadap penggunaan ganja. Namun dalam perkembangannya, pemerintah mulai memperketat regulasi dan mengarahkan pemanfaatan ganja kembali ke jalur medis.
Sejak pertengahan 2025, Thailand telah menerapkan aturan yang mewajibkan penggunaan ganja untuk tujuan medis dengan dukungan resep atau rekomendasi tenaga kesehatan yang berwenang. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai penggunaan ganja secara bebas di masyarakat.
Pemerintah Thailand berharap masukan dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok terkait dapat membantu menyempurnakan substansi RUU sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kepentingan kesehatan masyarakat, dan pengawasan yang efektif terhadap industri ganja dan rami di negara tersebut.
