Jakarta (Outsiders) – Perbatasan Indonesia kini tidak cukup dipandang sebagai garis terluar penjaga kedaulatan. Di tengah mobilitas masyarakat lintas negara, aktivitas perdagangan, hubungan sosial, hingga dinamika geopolitik kawasan, perbatasan menjadi simpul strategis yang menentukan bagaimana Indonesia menjaga wilayah sekaligus membangun hubungan dan kesejahteraan bersama negara tetangga.
Perspektif tersebut mengemuka dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/09/2026).
Forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity” itu mempertemukan pemerintah Indonesia dengan perwakilan sejumlah negara yang memiliki hubungan perbatasan dengan Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI mengatakan, pengelolaan perbatasan memiliki dua kepentingan utama yang harus berjalan beriringan. Pertama, memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah negara. Kedua, membangun kawasan perbatasan agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito.
Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara tujuh negara lainnya memiliki batas laut dengan Indonesia, yakni Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Konstelasi tersebut membuat pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif di wilayah terluar Indonesia. Perbatasan juga menjadi ruang pertemuan kepentingan ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan pendekatan dalam melihat kawasan perbatasan. Tito mengatakan, kawasan tersebut tidak seharusnya terus ditempatkan sebagai wilayah yang berada di belakang pusat pembangunan.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.
Konsep tersebut menempatkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari strategi nasional. Infrastruktur perbatasan, menurut pemerintah, tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pengawasan dan perlintasan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat dengan negara tetangga.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, BNPP tidak bekerja sendiri. Pengelolaan perbatasan melibatkan TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, serta kementerian dan lembaga lainnya.
BNPP juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini terdapat 15 PLBN, sementara pemerintah menargetkan jumlah tersebut berkembang menjadi 24 PLBN.
Keberadaan PLBN menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun konektivitas sekaligus memastikan lalu lintas orang dan barang antarnegara berlangsung melalui mekanisme yang teratur.
Namun, dinamika perbatasan tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan. Di sejumlah wilayah, masyarakat Indonesia dan negara tetangga telah memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang berlangsung jauh sebelum batas negara modern terbentuk.
Kondisi tersebut terlihat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Tito mengatakan, terdapat warga Papua Nugini yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Sebaliknya, sejumlah warga Indonesia juga tinggal di Papua Nugini.
“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucap Tito.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penarikan garis wilayah. Kebijakan negara harus mampu menjaga batas kedaulatan, sekaligus mengakomodasi hubungan sosial dan aktivitas masyarakat yang berkembang di kawasan tersebut.
Perbatasan dan diplomasi
Dimensi strategis perbatasan juga terlihat dalam penyelesaian persoalan batas wilayah dengan negara tetangga. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembicaraan bilateral untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tersisa.
Tito menyebut pembicaraan dengan Malaysia telah menghasilkan penyelesaian terhadap sejumlah area sengketa. Menurut dia, proses tersebut dilakukan melalui komunikasi dan pembahasan yang bersahabat.
“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi pihak Malaysia yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito.
Pulau Sebatik menjadi salah satu kawasan yang memiliki karakteristik khusus karena wilayahnya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Kondisi tersebut membuat pengelolaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta komunikasi dengan pemerintah Malaysia.
BNPP bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan di Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perbatasan juga merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. Penyelesaian persoalan batas membutuhkan mekanisme bilateral, komunikasi antarpemerintah, serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan.
Dalam konteks yang lebih luas, perbatasan juga menjadi salah satu wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara lain. Cara Indonesia mengelola wilayah tersebut akan berpengaruh terhadap aktivitas lintas batas, hubungan masyarakat, perdagangan, keamanan, hingga persepsi negara tetangga terhadap Indonesia.
Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat berdiri sendiri. Penguatan infrastruktur, pelayanan publik, keamanan, konektivitas, dan aktivitas ekonomi perlu ditempatkan dalam satu kerangka pengelolaan yang terintegrasi.
Forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning menjadi salah satu ruang untuk membangun komunikasi tersebut. Kehadiran perwakilan diplomatik Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, Filipina, Australia, dan India menunjukkan luasnya spektrum hubungan yang harus dikelola Indonesia di kawasan perbatasan.
Perwakilan yang hadir antara lain Duta Besar Malaysia Dato’ Muzaffar Shah Mustafa, Duta Besar Papua Nugini Simon Namiss, Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Duta Besar Vietnam Ta Van Thong, Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng, dan Duta Besar Filipina Christopher B. Montero.
Turut hadir Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.
Pertemuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengelolaan perbatasan membutuhkan kerja sama yang tidak berhenti pada persoalan keamanan. Tantangan di kawasan perbatasan bersinggungan dengan kepentingan ekonomi, mobilitas manusia, hubungan sosial, serta kepentingan diplomatik masing-masing negara.
Bagi Indonesia, perubahan paradigma dari “halaman belakang” menjadi “halaman depan” menempatkan perbatasan sebagai bagian dari wajah strategis negara. Di satu sisi, kawasan tersebut menjadi benteng terluar kedaulatan. Di sisi lain, perbatasan menjadi pintu Indonesia untuk membangun hubungan, konektivitas, dan kesejahteraan bersama negara-negara tetangga.
Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan 10 negara, pengelolaan perbatasan pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana Indonesia menjaga garis wilayahnya, tetapi juga bagaimana negara hadir, membangun kawasan, dan mengelola hubungan dengan lingkungan strategis di sekitarnya. (**)
